- FPIR menyoroti capaian satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui realisasi program unggulan Asta Cita di Jakarta, 5 Desember 2025.
- Pemerintahan diklaim memperkuat demokrasi melalui gaya kepemimpinan merangkul serta komitmen reformasi institusi Polri.
- Pakar hukum menggarisbawahi upaya pemberantasan KKN dan pembangunan infrastruktur, seperti 300 jembatan di pelosok.
"Komite Reformasi Polri harus sangat objektif, sehingga dapat memunculkan solusi konkret dalam mengambil kebijakan strategis terhadap institusi. Tidak tendensi akibat degradasi tekanan atau intervensi publik. Sebab Polri adalah anak kandung reformasi yang diperjuangkan rakyat," jelas dia.
Dia menambahkan bahwa rakyat adalah landasan utama dalam setiap kebijakan yang akan diambil, dengan tujuan mengembalikan amanah reformasi agar Polri dapat sepenuhnya melindungi, mengayomi, dan melayani.
"Polri harus kembali menunjukkan eksistensi sebagai anak kandung reformasi. Penegakan hukum Polri adalah pertahanan akhir masyarakat, sebab institusi Polri bagian dari civil supremacy, yang diamanatkan oleh konstitusi melalui jalur reformasi," kata Fauzan menambahkan.
Pandangan Pakar Hukum
Pandangan serupa juga datang dari kalangan akademisi. Dosen Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Jaya Baya, Rorano, yang turut hadir dalam diskusi, menyoroti sinyal kuat dari Presiden Prabowo dalam pemberantasan KKN yang dianggap sebagai akar kemiskinan struktural.
Menurutnya, kebijakan konkret seperti pembangunan infrastruktur di daerah terpencil adalah bukti nyata kehadiran negara.
"Kebijakan Presiden Prabowo untuk membangun 300 jembatan di pelosok Indonesia menjadi lentera bagi pendidikan masa depan generasi kita. Inilah perwujudan konkret bahwa negara harus selalu hadir dan sigap dalam membangun Indonesia Raya," pungkas Rorano.
