- PSHK merekomendasikan 58 layanan masyarakat dicoret dari tugas Polri karena di luar fungsi inti keamanan dan penegakan hukum.
- Penerbitan SIM dianggap lebih cocok sebagai urusan perhubungan, sementara SKCK seharusnya menjadi bagian dari catatan kependudukan Kemendagri.
- Kewenangan Polri terhadap BPKB dan pajak kendaraan bermotor perlu dialihkan karena bersinggungan langsung dengan pendapatan dan administrasi Pemda.
Suara.com - Sebuah wacana signifikan bergulir ke publik, mempertanyakan kembali peran sentral Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam berbagai layanan masyarakat yang selama ini sudah dianggap lumrah.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) merekomendasikan sedikitnya ada 58 jenis urusan yang seharusnya dicoret dari daftar tugas kepolisian.
Dua di antara layanan yang paling disorot dan bersentuhan langsung dengan kehidupan jutaan warga setiap hari adalah penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Deputi Direktur Eksekutif PSHK, Fajri Nursyamsi, memaparkan bahwa kajian mendalam lembaganya menemukan puluhan layanan tersebut berada di luar fungsi utama Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, serta penegak hukum.
Menurutnya, sudah saatnya dilakukan pembatasan agar Polri bisa kembali fokus pada tugas pokoknya.
Polemik Kewenangan SIM dan UULLAJ
Fajri mencontohkan secara spesifik soal penerbitan SIM. Selama ini, wewenang tersebut dipegang oleh Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dengan payung hukum Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Namun, PSHK melihat ada tumpang tindih fungsi yang mendasar.
“Jadi kalau kita lihat undang-undangnya sejak awal melaksanakan urusan perhubungan sehingga jika ketika ada tugas pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian, pertama yang harus dinilai adalah apakah benar ini bagian fungsi dari keamanan, penyelidikan dan keamanan,” kata Fajri, di Jakarta, (16/12/2025).
Argumentasinya jelas, SIM pada hakikatnya adalah bukti kompetensi seseorang dalam mengemudikan kendaraan, sebuah ranah yang lebih dekat dengan urusan perhubungan daripada keamanan.
SKCK, Seharusnya Urusan Catatan Kependudukan
Sorotan tajam juga diarahkan pada penerbitan SKCK. Surat yang kerap menjadi syarat wajib saat melamar pekerjaan ini dinilai PSHK lebih relevan menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri.
Fajri menjelaskan, substansi dari SKCK adalah catatan kependudukan mengenai riwayat hukum seseorang.
Jika seorang warga pernah berurusan dengan hukum, informasi tersebut seharusnya menjadi bagian dari data kependudukan yang terintegrasi, bukan produk layanan yang dikeluarkan institusi kepolisian secara terpisah.
“Sehingga urusannya menjadi urusan Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
BPKB dan Pajak yang Beririsan dengan Pemda
Lebih lanjut, PSHK juga menyoroti peran Polri dalam urusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan pelayanan pembayaran pajak kendaraan.
Fajri menegaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah (Pemda), dan prosesnya sudah melibatkan berbagai institusi dalam sistem Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).
Keterlibatan Polri dalam proses yang sangat dekat dengan urusan pendapatan daerah dan administrasi kepemilikan ini dianggap jauh dari fungsi inti kepolisian.
“Ini sudah ada lintas intitusi yang mengurusnya. sehingga jika menilai apakah kewenangan-kewenangan itu konteksnya ketertiban masyarakat, penyidikan atau penyelidikan sepertinya jauh kemudian beririsan dengan kementerian lembaga lain,” jelasnya.
Atas dasar analisis tersebut, PSHK secara tegas merekomendasikan agar 58 urusan yang telah diidentifikasi itu dialihkan ke lembaga yang lebih relevan.
Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan memastikan Polri dapat memaksimalkan perannya dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
“Sehingga perlu untuk dihilangkan dari tugas kepolisan atau dileburkan kepada kementerian dan lembaga terkait,” tandasnya.
TERPOPULER
