Infografis
- Pengamat apresiasi sikap terbuka Mendagri Tito Karnavian menangani bencana Sumatera di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
- Mendagri Tito mengakui keterbatasan penanganan dan meminta maaf, menunjukkan kepemimpinan responsif terhadap publik.
- Pakar menyarankan perbaikan komunikasi publik penanganan bencana harus empatik, terstruktur, dan terkoordinasi baik.
Jika tidak dikelola dengan baik, informasi yang disampaikan berpotensi menimbulkan kebingungan, bahkan memicu polemik di ruang publik.
“Komunikasi kebencanaan harus dikelola secara terstruktur. Pemerintah sebenarnya memiliki Badan Komunikasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penyampaian informasi yang akurat dan menenangkan,” kata Emrus.
Ia juga menyoroti pentingnya pembagian peran dalam penyampaian informasi, khususnya terkait bantuan internasional.
Menurut Emrus, informasi semacam itu sebaiknya disampaikan oleh kementerian yang memiliki kewenangan di bidang hubungan luar negeri agar tidak menimbulkan salah tafsir di tengah masyarakat.
“Pembagian peran dan tugas komunikasi perlu ditegaskan agar setiap kementerian bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Emrus menilai pemerintah dapat mempertimbangkan penunjukan juru bicara khusus penanganan bencana.
Keberadaan juru bicara dinilai penting untuk memastikan alur informasi berjalan efektif, terkoordinasi, dan mendukung upaya penanganan bencana secara menyeluruh.
“Juru bicara nantinya akan menjelaskan perkembangan penanganan bencana kepada publik secara rutin, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas, konsisten, dan dapat dipercaya,” pungkas Emrus.
Baca Juga: Mensos Salurkan Santunan Rp15 Juta bagi Ahli Waris Korban Bencana di Sibolga
