Infografis
- Ketua DPP PDIP Said Abdullah meminta wacana Pilkada dipilih DPRD dikaji mendalam agar tidak berdasarkan selera politik sesaat.
- Said menanggapi usulan Partai Golkar pada Rapimnas mereka yang mendorong kembalinya mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
- Ia menyatakan penggantian Pilkada langsung ke DPRD berpotensi membengkokkan aspirasi langsung rakyat di daerah.
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan bahwa wacana mengubah pemilihan kepala daerah (Pilkada) agar kembali dipilih oleh DPRD perlu dikaji secara mendalam.
Ia mengingatkan agar wacana tersebut tidak berujung pada kebijakan yang didasarkan pada selera politik sesaat.
Hal itu disampaikan Said menanggapi hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang mendorong Pilkada dipilih oleh DPRD.
“Wacana menggeser Pilkada langsung menjadi kepala daerah dipilih oleh DPRD perlu dikaji secara mendalam. Jangan sampai kita membuat kebijakan berdasarkan selera politik sesaat,” kata Said saat dihubungi, Senin (22/12/2025).
Ia mengatakan, kajian mendalam diperlukan agar sebuah kebijakan benar-benar menjawab akar persoalan dan didasarkan pada kepentingan publik yang lebih luas.
Di sisi lain, Said mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung saat ini memang diiringi sejumlah persoalan, seperti tingginya ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh kandidat.
Namun, menurut dia, persoalan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengubah mekanisme Pilkada agar kembali dipilih oleh DPRD.
“Untuk mengurai persoalan ongkos politik yang tinggi, Pilkada lewat DPRD bukanlah solusi. Itu jumping conclusion,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said menilai bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD justru berpotensi membelokkan aspirasi rakyat di daerah.
Baca Juga: PKB Sambut Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Sebut Itu Usulan Lama Cak Imin
“Esensi Pilkada langsung adalah keterlibatan langsung rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Jika diganti melalui DPRD, maka pemilihan itu diwakilkan kepada DPRD. Langkah ini bisa membengkokkan aspirasi rakyat, karena bisa saja kepentingan DPRD dan rakyat atas figur kepala daerah berbeda,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Partai Golkar telah menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Dari forum tersebut muncul sejumlah kesepakatan, di antaranya dorongan agar Pilkada ke depan dipilih oleh DPRD serta wacana pembentukan koalisi permanen.
