Mendagri Percepat Pembangunan 1.000 Huntap Korban Bencana di Aceh, Target Awal 1.000 Unit

Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah akan mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Sebagai tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan 500 unit huntap di Aceh Tamiang dan 500 unit di Aceh Utara, bekerja sama dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Hal itu disampaikan Mendagri usai rapat pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang bersama Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol (Purn) Armia Fahmi, sekaligus penyerahan bantuan logistik berupa pakaian, selimut, mukena, kelambu, serta aneka bahan makanan bagi korban bencana. Kegiatan berlangsung di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (22/12/2025).

Mendagri Tito menjelaskan, meskipun Aceh Tamiang masih berstatus tanggap darurat, pemerintah tidak ingin penanganan pascabencana berjalan berlarut-larut.

Oleh karena itu, pembangunan hunian tetap dipercepat agar masyarakat terdampak segera menempati tempat tinggal yang layak.

“Kalau bisa didahului, kenapa tidak. Terutama bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat, termasuk yang perlu direlokasi. Sementara untuk rumah rusak ringan dan sedang, setelah pendataan selesai akan diberikan bantuan dalam bentuk uang agar masyarakat bisa memperbaiki rumahnya,” ujar Tito.

Dia menambahkan, percepatan pembangunan huntap merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar para pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tempat pengungsian.

Untuk itu, pemerintah daerah terdampak bencana di Sumatera diminta segera menetapkan dan menyiapkan lahan milik pemerintah yang akan digunakan sebagai lokasi huntap.

Terkait rencana lokasi huntap di Aceh Tamiang, Bupati Aceh Tamiang telah memetakan lahan yang berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) 15 perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Mendagri menegaskan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang harus memastikan lahan tersebut clean and clear sebelum digunakan untuk pembangunan huntap.

“Jika direkap, total luasannya sekitar 268,49 hektare. Lahan ini dikuasai swasta dalam bentuk HGU. Namun tanahnya adalah milik negara. Saya meminta para pemegang HGU di Aceh Tamiang membantu rakyat dengan mengembalikan sebagian HGU sesuai permintaan Bupati,” tegasnya.

Mendagri menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila terdapat perusahaan yang menolak menyerahkan sebagian HGU untuk kepentingan pembangunan huntap bagi korban bencana.

“Perintah Presiden jelas, membantu rakyat adalah prioritas utama. Jika ada yang tidak mau membantu, saya akan mengusulkan pencabutan HGU-nya. Selama ini mereka sudah menikmati kekayaan bumi Indonesia, sekarang saatnya membantu rakyat,” ujar Mendagri.

Pembangunan huntap di Aceh Tamiang ditargetkan mulai pada 29 atau 30 Desember 2025. Mendagri juga mengarahkan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama DPRD setempat mencari alternatif lahan lain, baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Jika lahannya sudah siap, saya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Maruarar Sirait) insyaallah pada 29 atau 30 Desember akan kembali ke Aceh Tamiang untuk melakukan ground breaking 500 unit huntap sekaligus menyerahkan bantuan lanjutan,” jelas Mendagri.

Sebagai informasi, pembangunan huntap di Aceh Tamiang merupakan bagian dari program nasional pembangunan hunian tetap yang dilakukan secara simultan di sejumlah daerah terdampak bencana, antara lain Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Kota Sibolga.

Mendagri merinci, bersama Menteri PKP, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama untuk 298 unit huntap di Tapanuli Selatan, 200 unit di Sibolga, 103 unit di Tapanuli Utara, serta 118 unit di Tapanuli Tengah. Sementara untuk Aceh, total pembangunan mencapai 1.000 unit huntap, terdiri dari 500 unit di Aceh Tamiang dan 500 unit di Aceh Utara.

“Untuk Aceh totalnya sudah 1.000 unit. Daerah lain belum mencapai angka tersebut karena kesiapan lahan. Sepanjang lahannya siap, pemerintah akan bergerak,” ujar Mendagri.

Selain pembangunan huntap, Mendagri juga meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat pendataan rumah rusak ringan dan rusak sedang, agar masyarakat terdampak segera menerima bantuan perbaikan rumah dan tidak berlama-lama tinggal di pengungsian.