REGIONAL:
- Pemerintah Melaka, Malaysia, memulai kajian teknis jembatan 47,7 km ke Indonesia, dijadwalkan Januari 2026.
- Jembatan ini diprediksi memangkas waktu tempuh menjadi hanya 40 menit, dengan dampak ekonomi signifikan bagi Melaka.
- Oposisi menyoroti isu anggaran besar dan utang Melaka yang dinilai belum siap mendanai proyek ambisius tersebut.
Suara.com - Rencana pembangunan infrastruktur monumental yang menghubungkan daratan Malaysia dengan Indonesia kembali mencuat ke permukaan.
Pemerintah negara bagian Melaka, Malaysia, secara resmi mengumumkan niat mereka untuk memulai kajian teknis pembangunan jembatan lintas negara yang diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh antar-negara menjadi hanya sekitar 40 menit saja.
Ketua Menteri Melaka, Ab Rauf Yusoh, menyatakan bahwa studi kelayakan proyek raksasa ini dijadwalkan mulai berjalan pada Januari 2026.
Fokus utama kajian tersebut adalah pembangunan konstruksi sepanjang 47,7 kilometer yang membentang dari kawasan Pengkalan Balak di Masjid Tanah menuju titik pendaratan di Indonesia.
Menurut Ab Rauf, hasil studi mendalam mengenai aspek teknis, logistik, dan dampak ekonomi ini akan disempurnakan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada Dewan Perencanaan Fisik Nasional (MPFN) Malaysia.
Jika proposal tersebut mendapatkan lampu hijau dari MPFN, pemerintah Melaka baru akan melangkah ke tahap diplomasi dengan otoritas Indonesia untuk mendiskusikan implementasi bersama.
"Kami yakin jika rencana ini terealisasi, jembatan ini akan membawa dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi Melaka," ujar Ab Rauf, via Free malaysia Today.
Ia juga menambahkan bahwa jembatan ini akan menjadi "gerbang dunia terakhir" yang mengintegrasikan kedua negara secara fisik dan membuka peluang kolaborasi yang jauh lebih luas.
Untuk tahap awal konsultasi teknis, pemerintah negara bagian Melaka telah mengalokasikan anggaran sebesar RM500.000 (setara Rp2 miliar).
Meski terdengar ambisius, proyek ini tidak lepas dari sentimen negatif di dalam negeri Malaysia sendiri. Pemimpin oposisi Melaka, Yadzil Yaakub, mempertanyakan urgensi dan efektivitas proyek tersebut.
Ia menyoroti kondisi keuangan negara bagian Melaka yang dinilai tidak mampu menopang proyek bernilai miliaran ringgit.
"Kenyataannya adalah pemerintah Melaka masih amat bergantung pada bantuan Putrajaya (pemerintah pusat). Jika kita butuh bantuan federal hanya untuk memperbaiki jalan, bagaimana mungkin kita mampu mendanai konstruksi jembatan yang melintasi Selat Malaka?" kritik Yadzil tajam.
Ia juga menyinggung masalah utang pemerintah negara bagian yang belum terlunasi serta pendapatan tahunan yang sebagian besar sudah habis terserap untuk biaya operasional rutin.
Kilas Balik dan Konsep "One Belt, One Road"
Wacana pembangunan koneksi Selat Melaka ini sebenarnya merupakan isu lama yang sempat mengemuka pada September 2022.
TERPOPULER
