Kayu Hanyutan Banjir Disulap Jadi Rumah, UGM Tawarkan Huntara yang Lebih Manusiawi

Suara.com - Upaya pemulihan pascabanjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus dikebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah hunian sementara (huntara) bagi para penyintas.

Tak tinggal diam, para peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) ikut andil memberikan saran dan inovasi bagi pembangunan huntara tersebut.

Terutama dalam hal pemanfaatan kayu gelondongan atau hasil hanyutan banjir.

Para ahli mengembangkan desain huntara yang tak hanya layak huni dan manusiawi, tetapi juga dapat dibangun secara cepat, bahkan oleh para penyintas itu sendiri.

Inovasi Huntara Berbasis Kayu Hanyutan

Salah satu peneliti dari Fakultas Teknik UGM, Ashar Saputra, memaparkan bahwa gagasan utama desain huntara ini adalah memanfaatkan material yang tersedia di lokasi bencana, terutama kayu gelondongan yang terbawa arus banjir.

Kayu-kayu tersebut dapat dirajang menjadi papan dengan ukuran standar agar dapat digunakan secara maksimal tanpa menyisakan limbah.

“Prinsipnya, kita ingin penyintas yang tidak punya tempat tinggal, harus punya tempat tinggal yang manusiawi,” kata Ashar saat ditemui di UGM, Selasa (23/12/2025).

Ashar menyebutkan, ukuran huntara ditetapkan 6 x 6 meter atau setara 36 meter persegi sebagai standar hunian sementara. Kayu dengan berbagai ukuran dan jenis tetap dapat digunakan.

Tidak ada spesifikasi kelas atau jenis kayu tertentu, mengingat desain ini memang tidak ditujukan untuk jangka waktu permanen.

“Jadi bebas, enggak ada spesifikasi khusus. Seadanya kayu,” ujarnya.

Teknologi Sederhana, Bisa Dikerjakan Penyintas

Selain memanfaatkan material lokal, teknologi konstruksi yang digunakan juga dibuat sesederhana mungkin. Proses pembangunan tidak memerlukan keahlian pertukangan yang rumit.

Pengerjaan hanya mengandalkan teknik bor dan baut sehingga dapat dipelajari oleh masyarakat awam.

“Saya berpikir begini, membuat rumah yang paling cepat dan paling gampang. Orang yang tidak pernah kenal pertukangan harus bisa,” tuturnya.

Huntara tersebut dirancang agar dapat dibangun langsung di halaman atau bekas rumah penyintas. Jika lokasi tersebut kemudian dinilai tidak aman, bangunan bisa dibongkar atau dipindahkan karena seluruh materialnya berbasis kayu.

Dari segi waktu, pembangunan diproyeksikan hanya memakan waktu sekitar tiga hari dengan melibatkan sedikitnya enam orang.

Pihaknya kini mendorong pemerintah memiliki sentra pengolahan kayu yang kemudian dapat dikerjakan oleh masyarakat. Harapannya, di setiap desa tersedia minimal mesin gergaji portabel yang mudah digunakan.

“Iya, itu sebenarnya penggergajian dan teknologinya sederhana saja, bisa dilatih,” tandasnya.

Hunian 36 Meter Persegi yang Manusiawi

Sementara itu, peneliti lain, Ikaputra, menilai ukuran huntara 36 meter persegi sudah mencerminkan standar hunian yang layak, bahkan melampaui ketentuan internasional.

Ia menyebut standar minimum hunian darurat PBB hanya 18 meter persegi.

“Sebenarnya standar 36 meter persegi itu sudah cukup bagus, karena di PBB standarnya 18 meter persegi,” ujar Ikaputra.

Ia menjelaskan, dalam satu unit huntara terdapat dua ruang tertutup untuk menjaga privasi, serta ruang lain yang dapat difungsikan secara fleksibel. Hunian ini dinilai cukup untuk satu keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan dua anak.

“Ini secara prinsip adalah standar fungsi rumah yang manusiawi,” ucapnya.

Disesuaikan dengan Budaya Lokal

Aspek sosial dan budaya setempat juga menjadi pertimbangan penting dalam desain huntara ini. Hal tersebut disampaikan oleh peneliti lainnya, Ardhya Nareswari.

Ia menyebutkan tata ruang seperti keberadaan teras hingga posisi kamar mandi akan disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat di masing-masing daerah.

“Letak kamar mandi, apakah akan berada di dalam modul 36 meter persegi atau di luar modul, juga akan disesuaikan dengan budaya setempat,” kata Nareswari.

Disampaikan Nareswari, di dalam modul huntara terdapat teras sebagai ruang sosial, dua kamar tidur, serta satu ruang besar multifungsi yang dapat digunakan sebagai ruang keluarga atau dapur.

Para ahli juga telah mencoba membangun mock up huntara tersebut di Laboratorium Struktur, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik, UGM.

Jika biaya tukang dan sanitasi turut diperhitungkan, total anggaran per unit diperkirakan sekitar Rp15 juta. Namun, kata Nareswari, biaya tersebut dapat ditekan karena kayu yang digunakan sudah tersedia di lokasi bencana.

“Jadi yang kita perlukan hanya proses penggergajian saja,” ucapnya.

UGM berencana memulai proyek percontohan ini di Aceh Tamiang melalui pelatihan langsung kepada masyarakat.

Melalui pilot project tersebut, desain huntara berbasis kayu gelondongan ini diharapkan dapat direplikasi di wilayah lain yang terdampak bencana serupa di Indonesia.