Yahya Cholil Staquf Klarifikasi Dana Rp100 Miliar PBNU, Konsesi Tambang dan Isu Zionis

Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), memberikan penjelasan resmi secara terbuka untuk menanggapi berbagai tuduhan yang menerpa dirinya dan organisasi.

Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada seluruh fungsionaris, kader, dan warga Nahdlatul Ulama di seluruh penjuru Indonesia.

"Dengan segala kerendahan hati dan sepenuh rasa tanggung jawab, izinkan saya memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai berbagai tuduhan kepada saya yang selama ini beredar di tengah-tengah masyarakat," ujar Yahya Cholil Staquf dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (22/12/2025).

Ia menegaskan bahwa transparansi ini sangat krusial untuk menjaga integritas dan kesatuan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ia pimpin sejak Muktamar Ke-34 di Lampung tahun 2021.

Isu pertama yang diklarifikasi adalah mengenai Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN-NU). Program ini merupakan jenjang pengaderan tertinggi di lingkungan NU yang dirancang untuk melahirkan pemimpin berkualitas. Konsepnya telah disepakati dalam Rapat Pleno PBNU pada Juli 2024.

Yahya menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan konsultasi komprehensif terkait kurikulum dan narasumber kepada Rais Aam KH Miftachul Akhyar pada Mei 2025.

Terkait kontroversi kehadiran Peter Berkowitz, Yahya menegaskan hal tersebut merupakan ketidaksengajaan.

"Saya sendiri tidak memiliki pengetahuan awal mengenai afiliasinya dengan gerakan pro-Israel maupun Zionis. Peter Berkowitz kami undang semata-mata karena keahlian dan pengalamannya yang diakui secara internasional di bidang Hak Asasi Universal," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan Rais Aam dengan menambah narasumber dari Timur Tengah, termasuk menjalin komunikasi dengan Syekh Ali Jum'ah dari Al-Azhar.

Isu sensitif kedua berkaitan dengan tuduhan penyalahgunaan dana sebesar Rp100 miliar yang masuk ke rekening PBNU pada tahun 2022.

Yahya membantah keras anggapan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau menyuap lembaga negara seperti KPK.

Berdasarkan penjelasan faktualnya, dana tersebut dikirimkan oleh Mardani H. Maming (Bendahara Umum PBNU saat itu).

Begitu menerima laporan transfer tersebut, Yahya langsung menginstruksikan Bendahara PBNU, Sumantri, untuk melakukan verifikasi.

Hasilnya menunjukkan bahwa:

Rp20 Miliar: Merupakan sumbangan resmi dari Mardani H. Maming untuk operasional organisasi.

Rp80 Miliar: Sisanya langsung dikembalikan kepada pengirim karena bukan merupakan bagian dari sumbangan untuk PBNU.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan tata kelola keuangan organisasi tetap bersih dan terhindar dari indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Yahya juga memberikan penjelasan mengenai pengelolaan konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU. Ia menepis tuduhan yang menyebut dirinya mencoba mengalihkan pengelolaan tambang kepada investor lain dengan mencatut nama Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan bahwa PBNU sudah memiliki kontrak dengan perusahaan mitra yang sah. Dalam diskusinya dengan Presiden Prabowo, kepala negara justru mendorong agar proses produksi tambang tersebut dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan oleh warga NU.

"Semua yang saya bahas dan diskusikan dengan Presiden Prabowo telah saya laporkan kepada Rais Aam keesokan harinya," jelas Yahya. Rais Aam sendiri telah memberikan restunya sejauh hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden.

Selain empat pembahasan di atasm Yahya juga mengklarifikasi sejumlah topik penting yang belakangan jadi isu panas seperti politik ketua umum NU.