Baca 10 detik
- Profesor Ryaas Rasyid mengkritik Polri terlalu dimanjakan pemerintahan Jokowi, menimbulkan sinisme publik baru-baru ini.
- Ekspansi peran Polri ke jabatan sipil dikritik karena tidak berlandaskan sejarah atau kebutuhan mendesak.
- Reformasi menyeluruh dibutuhkan mencakup kinerja dan kepribadian personel, serta kepatuhan pada putusan MK.
Ia mengingatkan semua pihak bahwa keputusan MK bersifat mutlak, final, dan mengikat.
Serta Ia menegaskan tidak boleh ada ruang tawar-menawar dalam menjalankan putusan tersebut.
"Jangan kita ingkari lagi. Kita sendiri yang bikin aturan bahwa itu harus final dan mengikat. Artinya tidak ada tawar-menawar, dalam hal kebaikan maupun keburukan, kalau MK sudah putuskan, anda harus taat," ujar Ryaas.
Reporter: Tsabita Aulia
