Infografis
- Januari 2025, DPR mengesahkan Revisi UU Minerba yang mengizinkan entitas tertentu mengelola tambang.
- Maret 2025, rapat pembahasan RUU TNI di hotel mewah memicu protes masyarakat sipil karena tertutup.
- Agustus 2025, isu kenaikan gaji dan tunjangan DPR memicu demonstrasi besar hingga berakhir ricuh.
Ia menjelaskan, jika dalam RUU tersebut nantinya tambang akan diberikan kepada BUMN, BUMD dan Badan Swasta. Nantinya, mereka akan ditugaskan untuk memberikan manfaat kelola tambang tersebut buat kampus.
2. Maret 2025, DPR Gelar Rapat di Hotel Mewat Bahas RUU TNI
Pembahasan Revisi UU TNI di DPR RI juga tak kalah menjadi sorotan di 2025. Puncaknya ketika Komisi I DPR RI gelar rapat tertutup di Hotel Fairmount yang masuk kategori hotel mewah.
Kala itu, rapat kemudian digeruduk oleh koalisi masyarakat sipil. Mereka memprotes soal rapat tersebut karena dilakukan tertutup, terkesan menyembunyikan sesuatu dari publik.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun angkat bicara soal adanya rapat konsinyering membahas Revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan, jika pihaknya bukan bermaksud diam-diam menggelar rapat. Menurutnya, rapat itu sendiri digelar secara terbuka dan sesuai mekanisme yang ada.
3. Agustus 2025, Polemik Gaji dan Tunjangan DPR RI
Agustus nampaknya menjadi titik paling tinggi DPR RI menjadi sorotan publik. Semua diawali adanya isu kenaikan gaji dan tunjangan, termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.
Hal ini memicu kritik keras dari publik yang membandingkannya dengan kondisi ekonomi masyarakat luas.
Baca Juga: Kaleidoskop 2025: 20 Artis Lamaran di Tahun Ini, Sebagian Telah Resmi Menikah
Bahkan publik menumpahkan ekspresi politiknya dengan melakukan demo besar-besaran di sejumlah daerah, termasuk di kawasan Gedung DPR RI itu sendiri.
Puncaknya situasi semakin memanas terjadi pada 29 Agustus 2025, ketika seorang pengemudi ojek online atau ojol terlindas kendaraan taktis Brimob di tengah situasi demo.
Usai adanya unjuk rasa besar-besaran menolak tunjangan perumahan anggota DPR yang berujung ricuh, akhirnya Pimpinan DPR menyatakan bahwa tunjangan sebesar Rp 50 juta per bulan saat ini tak akan lagi diterima anggota setelah Oktober 2025.
Tunjangan yang sudah diterima sejak Oktober 2024 digunakan untuk biaya sewa tempat tinggal selama lima tahun menjabat.
4. November 2025, Ulah Anggota Dewan
Usai adanya kemarahan publik secara besar-besaran, sorotan juga tertuju pada ulah atau perilaku anggota DPR yang berakhir ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sebelumnya bahkan kediaman sejumlah anggota DPR jadi sasaran penjarahan dalam momen tersebut.
