DPR dan Pemerintah Pacu Pemulihan Bencana Sumatra, Target Normal Sebelum Ramadhan 2026

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah pusat menegaskan komitmen mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatera, termasuk Provinsi Aceh. Target utama yang dipasang adalah memastikan roda pemerintahan daerah kembali berjalan normal sebelum memasuki bulan Ramadhan 2026.

“Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah menargetkan seluruh roda pemerintahan di seluruh daerah berjalan normal sebelum puasa Ramadhan,” kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Achmad di Banda Aceh, seperti dikutip dari Antara, Sabtu.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco usai memimpin rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Provinsi Aceh. Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.

Dalam forum koordinasi itu, Dasco menyampaikan bahwa proses penanganan bencana di berbagai daerah terdampak telah dilakukan secara bertahap. Ia optimistis seluruh upaya pemulihan dapat dimaksimalkan agar persoalan pascabencana bisa tertanggulangi sebelum Hari Raya Idulfitri.

DPR juga mendorong Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk melakukan penanganan berskala nasional dengan skema percepatan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Saya akan persilakan mulai saat ini kepada Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera kemudian untuk memimpin sampai dengan selesainya bencana di Sumatera,” kata Dasco.

Ia menegaskan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan menjalankan fungsi dukungan di bidang anggaran, regulasi, pengawasan, serta koordinasi lintas lembaga dan kementerian agar program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan optimal.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa satgas yang dipimpinnya difokuskan untuk mempercepat tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Ia mengungkapkan, struktur satgas tersebut diperkuat oleh tim pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dengan anggota seluruh menteri koordinator Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, Mendagri didampingi empat wakil ketua pelaksana, yakni Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani.

“Ini memang mesin besar yang harus bergabung,” katanya.

Tito menambahkan, keputusan presiden terkait pembentukan satgas tersebut telah ditetapkan pada 8 Januari 2026. Sejak saat itu, satgas telah menggelar sedikitnya dua rapat koordinasi untuk menyusun langkah lanjutan serta memetakan kondisi wilayah terdampak.

Menurutnya, wilayah terdampak bencana telah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni belum normal, mendekati normal, dan sudah normal. Setiap kategori akan ditangani dengan pendekatan dan strategi pemulihan yang berbeda sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan daerah.