Infografis
Baca 10 detik
- PDIP memutuskan mengambil peran sebagai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo, bukan sebagai oposisi formal.
- Posisi penyeimbang memungkinkan PDIP mendukung program pro-rakyat sambil tetap mengkritik kebijakan yang tidak sejalan.
- Menurut kader, sistem presidensial Indonesia tidak mengenal istilah oposisi, sehingga pilihannya adalah di dalam atau di luar pemerintahan.
Guntur menegaskan bahwa menjadi penyeimbang bukan berarti mendukung semua kebijakan pemerintah. Ia lantas membeberkan sejumlah sikap tegas PDIP yang sering kali berseberangan dengan kekuatan politik mayoritas.
"Yang mungkin sekarang masih banyak yang bertanya, apakah ini sikap yang mendua atau apa pun? Tapi bisa dicek sendiri bagaimana sikap PDI Perjuangan sendiri selama ini," kata Guntur.
"Misalnya isu penolakan Soeharto menjadi pahlawan, nuntut bencana di Sumatra menjadi bencana nasional, dan saat ini sendirian mendukung Pilkada secara langsung dan menolak Pilkada melalui DPRD. Itulah sikap dari PDI Perjuangan," sambung Guntur.
