Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan tegas dengan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Senin (19/1/2026).
Dalam operasi senyap tersebut, Bupati Pati, Sudewo (SDW), terkonfirmasi menjadi salah satu pihak yang diamankan oleh penyidik lembaga antirasuah.
Hingga berita ini diturunkan, orang nomor satu di Pati tersebut masih berada di Polres Kudus untuk menjalani pemeriksaan intensif. Meski kabar penangkapan telah terkonfirmasi, KPK belum merilis secara detail mengenai konstruksi perkara atau kasus spesifik yang melatarbelakangi penangkapan sang Bupati.
Jejak Kasus Proyek Kereta Api DJKA
Nama Sudewo sebenarnya bukan sosok asing bagi penyidik KPK. Sebelumnya, ia sempat terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Dalam kapasitasnya sebagai mantan Anggota Komisi V DPR RI, Sudewo diduga menerima aliran dana terkait proyek infrastruktur tersebut.
Meskipun ia telah membantah keras keterlibatannya dan mengaku tidak pernah mengembalikan uang apa pun kepada negara, desakan masyarakat Pati agar KPK mengusut tuntas keterlibatannya terus mengalir, bahkan hingga dilakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Jakarta.
Kepemimpinan yang Diwarnai Gelombang Protes
Penangkapan oleh KPK ini seolah menjadi puncak dari rentetan polemik yang menyelimuti masa jabatan Sudewo. Selama tahun 2025, kepemimpinannya diwarnai oleh ketegangan hebat dengan warganya sendiri.
Berikut beberapa poin kontroversi yang sempat memicu kemarahan publik di Pati:
Kenaikan PBB-P2 Fantastis: Sudewo sempat menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%.
Ia berdalih kebijakan ini diperlukan untuk menutupi beban gaji honorer dan PPPK senilai Rp200 miliar, sementara pendapatan pajak hanya Rp36 miliar.
Tantangan kepada Massa: Saat warga mengancam akan berdemonstrasi, Sudewo justru mengeluarkan pernyataan provokatif dengan menantang warga mengerahkan massa besar. Ia menyatakan tidak gentar meski harus menghadapi puluhan ribu demonstran.
Perubahan Hari Sekolah: Kebijakan mengubah sistem sekolah dari 6 hari menjadi 5 hari juga mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat.
Lolos dari Upaya Pemakzulan
TERPOPULER
