- Sepanjang 2025, fasilitas publik Jakarta seperti JPO dan kabel PJU mengalami pencurian masif, menyebabkan kerugian finansial Rp19 miliar.
- Pelaku mencuri besi JPO dan kabel PJU didorong motif ekonomi karena nilai jual logam di pasar rongsokan sangat tinggi.
- Pemerintah merespons dengan mengganti material JPO menjadi *conwood* dan meningkatkan pengawasan CCTV untuk menekan vandalisme.
Suara.com - Megahnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jakarta yang dibangun dengan anggaran miliaran rupiah seharusnya menjadi benteng keselamatan bagi pejalan kaki dari hiruk-pikuk lalu lintas.
Namun, besi penyangga dan lantai bordesnya kini dipreteli satu per satu oleh tangan tak bertanggung jawab, mengubah kemegahan tersebut menjadi jebakan maut yang menganga di ketinggian.
Serupa dengan itu, kabel-kabel Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipasang demi menerangi sudut kota justru kerap digali dan dicuri hingga menyisakan kegelapan yang rawan kecelakaan. Fasilitas yang dibiayai mahal dari pajak rakyat ini pun berbalik menjadi ancaman nyawa karena fungsi keselamatannya telah lumpuh akibat vandalisme yang terus menggerus nilai gunanya.
Puluhan Komponen JPO dan PJU Raib Sepanjang Tahun
Sepanjang tahun 2025, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jakarta berubah menjadi sasaran empuk para pencuri material besi yang tidak menghiraukan keselamatan warga.
JPO Sahabat di Daan Mogot tercatat sebagai lokasi paling rawan karena pelat besi lantainya berulang kali hilang dicuri, bahkan saat situasi kota sedang dilanda banjir. Aksi serupa juga melanda wilayah Cakung dan Koja, di mana hilangnya anak tangga serta pagar pembatas memaksa pemerintah melakukan perbaikan darurat demi mencegah jatuhnya korban jiwa.
Kerusakan fasilitas publik ini mencapai puncaknya pada September 2025 ketika aksi demonstrasi di kawasan Senen dan depan Polda Metro Jaya berakhir dengan penjarahan massal komponen besi.
Para pelaku mempreteli bagian-bagian krusial jembatan hingga menyebabkan struktur bangunan menjadi sangat rapuh dan membahayakan nyawa pejalan kaki yang melintas. Akibat vandalisme brutal tersebut, pemerintah daerah harus menanggung kerugian finansial yang fantastis karena biaya pemulihan aset tersebut mencapai Rp19 miliar.
Selain jembatan, kegelapan menghantui jalanan ibu kota akibat sindikat pencuri kabel bawah tanah yang merajalela di wilayah Jakarta Utara seperti Koja dan Cilincing sepanjang 2025. Pencurian kabel bahkan meluas hingga Slipi, Jakarta Barat yang tidak hanya memadamkan lampu penerangan jalan, tetapi juga merusak ratusan meter trotoar dan melumpuhkan belasan titik lampu lalu lintas.
Baca Juga: Kawanan Maling Motor Tembak Warga di Palmerah, Penjual Beras Jadi Korban
Meskipun polisi sempat menangkap sindikat yang beranggotakan tujuh orang, pemadaman jalan terus terjadi dan menyisakan kerusakan fisik pada utilitas kota yang sangat merugikan. Terbaru, kabel PJU di Koja kembali jadi sasaran di awal 2026 ini dan berimbas pada kerusakan trotoar sepanjang 200 meter di Jalan Raya Cilincing.
Data dari Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa pencurian aset publik ini merupakan bagian dari 1.449 kasus kejahatan jalanan yang mendominasi catatan kriminalitas sepanjang tahun. Jakarta Barat dan Jakarta Utara muncul sebagai zona merah dengan puluhan insiden pencurian yang mengakibatkan kerugian materi mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Fenomena ini menggambarkan betapa rentannya infrastruktur kota yang dibangun dengan biaya mahal, namun hancur sedikit demi sedikit oleh tangan-tangan kriminal.
Ladang 'Cuan' Sindikat Kelas Bawah
Motif utama pencurian komponen fasilitas umum di Jakarta didorong oleh nilai ekonomi material logam yang sangat menggiurkan di pasar barang bekas.
Para pelaku mengincar tembaga dari kabel PJU dan besi dari struktur JPO karena keduanya sangat mudah dijual kembali kepada pengepul rongsokan dengan harga tinggi. Keuntungan finansial yang cepat menjadi alasan kuat mengapa fasilitas keselamatan publik ini terus menjadi sasaran penjarahan tanpa memikirkan risiko bagi warga.
Tembaga berkualitas tinggi di dalam kabel PJU memiliki harga jual yang fantastis, bahkan bisa mencapai Rp135.000 per kilogram untuk jenis tembaga kupasan yang bersih.
Sementara itu, besi tua dari struktur jembatan dihargai sekitar Rp6.500 per kilogram untuk kategori kualitas super atau besi tua kelas berat. Selisih harga yang cukup signifikan antara berbagai jenis logam ini membuat para pelaku sangat selektif dalam memilih komponen mana yang akan mereka preteli terlebih dahulu.
Aksi kriminal ini sering kali dilakukan oleh sindikat terorganisir yang bergerak dalam kelompok besar dengan pembagian tugas yang sangat rapi.
Mereka membekali diri dengan peralatan lengkap seperti linggis, kunci pas, hingga alat potong kabel besar untuk membongkar trotoar hingga mengangkut hasil curian menggunakan kendaraan. Keberadaan kelompok ini menunjukkan bahwa penjarahan fasilitas kota bukan sekadar aksi individu yang spontan, melainkan sebuah kejahatan yang telah direncanakan dengan matang.
Para pelaku juga memanfaatkan kelemahan konstruksi lama pada JPO yang banyak menggunakan material baut tanpa las permanen sehingga sangat mudah dilepas secara manual. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan di lapangan serta banyaknya titik buta akibat kamera CCTV yang mati atau sengaja dirusak oleh pelaku sebelum beraksi. Faktor teknis dan lemahnya sistem keamanan terpadu inilah yang memberikan ruang gerak luas bagi para pencuri untuk merusak fasilitas publik secara leluasa.
Sosiolog Andreas Budi Widyanta menilai fenomena ini sebagai dampak nyata dari ketimpangan sosial dan kesulitan ekonomi yang menjerat kelompok miskin urban di ibu kota. Hal ini menunjukkan bahwa motif kriminal tersebut berakar dari masalah sistemik di mana masyarakat bawah kesulitan mendapatkan pendapatan yang layak dari sektor kerja formal.
"Kelompok ini boleh jadi adalah kemiskinan urban, dan ketika mereka melakukan itu, itu adalah cara bertahan hidup jangka pendek," ujarnya.
Selain masalah ekonomi, Andreas menyoroti bahwa desain fasilitas umum yang rentan korupsi dan minim pemeliharaan menjadi penyebab utama mudahnya komponen tersebut diambil.
"Desain fasilitas umum tidak dipasang sebagaimana kualitas yang diinginkan karena rentan terhadap korupsi," tuturnya, menekankan pentingnya kualitas infrastruktur.
Lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat urban yang individualis juga membuat publik terus menjadi korban dari kerusakan fasilitas yang tidak kunjung usai.
Ancaman di Balik JPO Rapuh dan Pekatnya Malam Tanpa PJU
Hilangnya pelat pijakan pada JPO seperti yang terjadi di kawasan Daan Mogot dan Cakung telah menciptakan lubang menganga yang sangat mengerikan bagi pejalan kaki.
Fasilitas yang seharusnya melindungi masyarakat kini justru menjadi jebakan maut yang mengintai siapa saja saat melintas di ketinggian kota. Kondisi infrastruktur yang compang-camping ini mengubah perjalanan rutin warga menjadi aktivitas yang penuh dengan risiko kecelakaan fatal.
Para pejalan kaki dipaksa memiliki ketangkasan ekstra hanya untuk sekadar menyeberang jalan melalui fasilitas publik yang rusak tersebut. Salah satu pengguna bernama Shifa pun menggambarkan suasana melintas di lantai jembatan layaknya mengikuti tantangan sebuah reality show. "Udah kayak mau ikut Ninja Warrior," kelakarnya.
Selain bahaya di ketinggian JPO, ancaman maut juga muncul dari kegelapan total akibat maraknya pencurian kabel PJU seperti yang terjadi di Jalan Raya Cilincing. Padamnya lampu penerangan jalan ini telah melumpuhkan fungsi pengamanan visual dan menciptakan suasana mencekam di sepanjang jalur utama tersebut. Jalanan yang gelap gulita akhirnya menjadi ladang subur bagi para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi mereka dengan lebih leluasa.
Kerawanan tindakan kriminal seperti begal dan penjambretan kini menghantui warga yang terpaksa melintasi area minim cahaya pada malam hari. Kekhawatiran ini sangat dirasakan oleh pengguna jalan yang merasa tingkat keamanan kota semakin menurun drastis akibat hilangnya fasilitas penerangan jalan.
"Pulang malem di tempat terang aja masih rawan kena begal kalau sepi," keluh seorang pengguna jalan bernama Rayyan, sebagai bentuk peringatan atas bahaya yang mengintai.
Aksi pencurian komponen fasilitas umum ini telah mengubah fungsi infrastruktur dari sarana keselamatan menjadi sumber ancaman bagi nyawa masyarakat Jakarta. Publik kini terjebak di antara risiko terjatuh dari lubang jembatan yang tinggi atau menjadi sasaran empuk begal di tengah kegelapan malam yang sunyi.
Ganti Material Saja Tak Cukup, Apa Solusinya?
Maraknya pencurian material infrastruktur memicu perubahan kebijakan besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir tahun 2025.
Gubernur Pramono Anung menginstruksikan Dinas Bina Marga untuk tidak lagi menggunakan material besi pada lantai Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang baru dibangun. Sebagai gantinya, pemerintah akan beralih menggunakan wooden press atau conwood yang tidak memiliki nilai jual di pasar barang bekas sehingga diharapkan mampu meredam niat para pencuri.
Selain mengganti material bangunan, pemerintah juga menargetkan pemasangan kamera CCTV tambahan untuk mengawasi fasilitas publik di seluruh penjuru kota. Langkah pengawasan ketat ini diambil demi memastikan setiap sarana keselamatan warga tetap terjaga dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
"Saya sudah meminta untuk dipelajari, dan kalau memang ada bukti dan kemudian yang melakukan, saya minta untuk ambil tindakan tegas untuk itu," kata Pramono, mengomentari dugaan pencurian kabel PJU terbaru di kawasan Koja, Jakarta Utara bulan ini.
Gubernur menyadari bahwa kerusakan sarana prasarana akibat penjarahan ini sangat merugikan dan mengganggu aktivitas masyarakat luas setiap harinya. Beliau menekankan bahwa tindakan tegas sangat diperlukan karena sabotase tersebut telah melumpuhkan fungsi fasilitas yang seharusnya melayani kepentingan banyak orang.
"Yang pertama sangat mengganggu, yang kedua itu kan kepentingan publik," tutur Pramono.
Namun, sosiolog Andreas Budi Widyanta mengingatkan bahwa pendekatan selama ini yang cenderung hanya bersifat represif, sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan ekonomi. Padahal, adanya tekanan hidup di sektor urban serta terbatasnya lapangan kerja formal yang mendorong kelompok masyarakat tertentu nekat mencuri demi bertahan hidup.
"Ini perlu pendekatan multi layer. Pendekatan struktural ekonomi berarti tentang bagaimana program kerja untuk kelompok pendidikan rendah, agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Harus ada juga pendekatan sosial komunitas di lingkungan kampung," kata Andreas.
Penataan kota yang berkualitas pun harus dibarengi dengan pengawasan teknologi serta sistem pengaduan publik yang lebih responsif dan presisi. "Pencegahan seperti pengawasan CCTV perlu diperluas. Harus ada juga nomor yang bisa dihubungi ketika terjadi pencurian aset pemerintah," papar Andreas.
Untuk memastikan keadilan bagi masyarakat sebagai korban, ia pun menekankan bahwa pendekatan hukum untuk efek jera memang harus dilakukan secara konsisten. Namun sebelum ke sana, pendekatan dengan cara yang lebih humanis harus dikedepankan.
"Pendidikan publik tetap perlu diperhatikan, supaya mereka tidak melakukan itu," tutup Andreas.
Kemiskinan urban yang menghimpit memaksa sebagian warga di Jakarta melakukan tindakan nekat demi menyambung hidup di tengah ketatnya persaingan ekonomi. Mereka memandang material logam pada JPO dan kabel PJU sebagai sumber pendapatan cepat tanpa mempedulikan kerusakan fungsi keselamatan yang ditimbulkan bagi masyarakat luas.
Kendati alasan bertahan hidup sangat memprihatinkan, hal itu tetap tidak membenarkan aksi penjarahan aset pemerintah yang dibangun dengan biaya mahal untuk kepentingan bersama. Perlu diingat bahwa keuntungan materi dari penjualan besi atau tembaga curian ini sangat kecil jika dibandingkan dengan risiko hukum berat yang harus dihadapi.
Aksi penjarahan fasilitas umum dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP yang membawa ancaman hukuman penjara di atas lima tahun. Ketegasan hukum ini pun tidak hanya menyasar para pencuri di lapangan, tetapi juga menjerat para penadah atau pembeli barang jarahan melalui Pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun.
