Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Tetap Pertahankan Ambang Batas Parlemen

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menggarisbawahi pentingnya kebijakan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam sistem politik Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya dalam dialog strategis bersama media massa usai memimpin rapat konsolidasi internal PDI Perjuangan Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (2/2/2026) kemarin.

Ia menegaskan, bahwa ambang batas parlemen bukan sekadar angka, melainkan instrumen krusial untuk menjaga efektivitas sistem pemerintahan.

Menurutnya, keberadaan ambang batas sangat diperlukan guna memperkuat sistem presidensial yang dianut Indonesia serta mempercepat proses konsolidasi demokrasi.

"Parliamentary threshold tetap diperlukan dalam rangka konsolidasi demokrasi dan meningkatkan penguatan sistem presidensial tersebut. Hanya berapa besarannya, PDI Perjuangan masih melakukan kajian," ujar Hasto dalam keterangannya dikutip, Selasa (3/2/2026).

Kekinian, kata dia, PDIP tengah melakukan kajian mendalam untuk merumuskan angka yang ideal bagi ambang batas parlemen pada pemilu mendatang agar tetap menjamin representasi rakyat namun tetap menjaga stabilitas politik di parlemen.

Selain isu nasional, Hasto juga menyoroti berbagai isu hangat lainnya, termasuk pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran kader partai di daerah.

Ia menginstruksikan kader PDI Perjuangan di legislatif untuk tetap berani bersikap kritis, terutama dalam mengawal kebijakan pendidikan gratis agar tepat sasaran bagi rakyat yang membutuhkan.

"Jangan takut memperjuangkan kebenaran. Kader partai harus turun ke bawah dan menempatkan skala prioritas pada pembelaan terhadap rakyat yang tertinggal," tegas Hasto didampingi jajaran DPD PDIP Kaltim.

Lebih lanjut, Hasto mempertegas komitmen ekologi partai melalui "Gerakan Merawat Pertiwi".

Ia mengajak para jurnalis dan masyarakat luas untuk peduli pada lingkungan, dimulai dari hal-hal sederhana seperti menanam biji buah sisa konsumsi.

"Dari biji-bijian yang kecil pun, kita sebenarnya bisa menciptakan oksigen bagi kehidupan. Caranya dengan mengumpulkan biji-bijian tersebut, membiarkannya dalam suhu kamar atau atmosfer yang sesuai hingga tumbuh tunasnya. Bayangkan jika setiap orang mau menanam pohon, bahkan dimulai dari biji sisa makanan saja, kita pasti bisa menghijaukan kembali Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungannya terhadap penghapusan ambang batas, baik untuk parlemen (parliamentary threshold) maupun pemilihan presiden (presidential threshold).

Hal ini bertujuan agar jutaan suara pemilih dalam pemilihan umum tidak terbuang sia-sia.

Wakil Ketua Umum PAN, Eddy Soeparno, menjelaskan bahwa keberadaan ambang batas selama ini menghalangi aspirasi masyarakat untuk tersampaikan di tingkat nasional karena partai yang mereka pilih gagal memenuhi syarat persentase minimal.

"Ya, kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif, ya, karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini ada jutaan apa pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta,” ujar Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (29/1/2026).

Terkait teknis pelaksanaannya, PAN mengusulkan agar sistem di DPR RI mengadopsi mekanisme yang sudah berjalan di tingkat daerah, yakni di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi.

“Oleh karena itu, PAN berpandangan bahwa penghapusan ambang batas untuk parlemen itu, sebaiknya diimplementasikan, atau, pelaksanaannya sesuai dengan apa yang sekarang terjadi di DPRD kabupaten dan provinsi, kabupaten/kota dan provinsi ya,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa partai yang mendapatkan kursi namun tidak memenuhi jumlah minimal untuk berdiri sendiri dapat bergabung dengan partai lain.

“Nanti yang tidak cukup kursinya ya kemudian bergabung membentuk fraksi gabungan gitu. Supaya apa? Supaya ya masyarakat yang sudah memilih legislatornya maupun partainya, itu masih tetap bisa menyalurkan aspirasinya melalui anggota DPR ataupun partai yang dia pilih,” tambahnya.