- Akademisi Universitas Brawijaya memperingatkan ketidaksiapan Indonesia menerapkan e-voting karena ancaman kejahatan siber.
- George Towar menyampaikan hal ini dalam RDPU Komisi II DPR RI pada Selasa (3/2/2026) di Senayan, Jakarta.
- Rendahnya kepercayaan publik dan tren negara maju kembali ke metode manual menjadi isu utama penolakan adopsi e-voting.
Suara.com - Rencana transformasi digital dalam sistem pemilihan umum (Pemilu) melalui penerapan e-voting mendapat peringatan keras dari kalangan akademisi.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Brawijaya, George Towar Ikbal Tawakkal, menilai Indonesia belum siap mengadopsi sistem tersebut karena besarnya ancaman kejahatan siber.
Hal itu disampaikan George dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Ia menekankan bahwa risiko peretasan dapat datang dari berbagai pihak yang berpotensi mengganggu stabilitas politik.
"Saya masih melihat kita belum siap, karena rawan untuk di hack, keamanan siber itu ngeri ya, kejahatan siber itu. Entah dari lawan politik atau dari lawan iseng, kan enggak tahu," ujarnya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI.
Selain kerentanan infrastruktur keamanan, George juga menyoroti persoalan fundamental lain, yakni rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemungutan suara elektronik.
Ia merujuk pada studi kasus di sejumlah wilayah yang menunjukkan kegagalan instrumen digital dalam meyakinkan pemilih.
"Isu kepercayaan publik ini penelitian Riera & Brown di Amerika Latin itu memang yang parah orang nggak percaya dengan hasil e voting, kemudian kesiapan instrumen digital juga tidak siap," katanya.
Lebih lanjut, ia memaparkan tren global di mana negara-negara maju yang sempat mengadopsi e-voting justru memilih kembali ke metode manual.
Baca Juga: Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
Negara seperti Jerman dan Belanda disebut menjadi contoh bagaimana persoalan legitimasi hasil pemilu menjadi alasan utama penghentian sistem digital tersebut.
"Negara-negara maju sudah ndak mau memakai e voting, pernah tetapi nggak jadi, berhenti mereka. Karena isu, masalah isu kepercayaannya diragukan terus," pungkasnya.
