Pakar Teknik Ingatkan Program Gentengisasi Prabowo Tak Bisa Dipukul Rata

Suara.com - Rencana program “gentengisasi” yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti atap rumah warga dari seng menjadi genteng mendapat sorotan dari kalangan akademisi.

Ashar Saputra, dosen Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Pasalnya, ada sejumlah faktor yang perlu diperhatikan sebelum program direalisasikan, terutama terkait kondisi geografis dan kultural masyarakat Indonesia yang sangat beragam.

"Sebaiknya memang tidak dipukul rata, tidak disamaratakan karena menurut saya itu malah bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika," kata Ashar saat dihubungi, Kamis (5/2/2026).

Ia menilai terdapat tiga aspek krusial yang perlu dipertimbangkan, yakni aspek teknis, sosial budaya, dan keberlanjutan (sustainability).

Ganti Rangka Lebih Mahal

Dari sisi teknis, Ashar menyoroti bahwa penggantian material atap dari seng ke genteng tidak sesederhana mengganti penutup atap, melainkan berkaitan dengan kekuatan struktur bangunan secara keseluruhan.

Ia menjelaskan, genteng memiliki bobot yang jauh lebih berat dibandingkan seng sehingga membutuhkan rangka atap yang lebih kokoh untuk menopangnya.

Jika dipaksakan tanpa penguatan struktur, kondisi tersebut justru berpotensi meningkatkan risiko kerusakan bangunan, terutama saat terjadi gempa bumi.

"Atap yang tadinya seng diganti genteng nggak bisa karena struktur atapnya juga harus dibuat lebih kuat. Jadi tidak hanya mengganti penutupnya saja, tetapi rangka atapnya pun juga harus dipikirkan," ucapnya.

Baca Juga: Juda Agung Bocorkan Tugas dari Prabowo usai Dilantik Jadi Wamenkeu Baru Pendamping Purbaya

Hal itu, menurut Ashar, berkorelasi langsung dengan pembengkakan biaya penggantian struktur rangka atap.

"Menurut saya tidak lebih murah secara biaya. Hitungan saya kecenderungannya cenderung lebih mahal karena untuk mengejar level keamanan yang sama, itu maka rangkanya pasti harus diperkuat," terangnya.

Dengan demikian, penguatan rangka atap berarti membutuhkan biaya tambahan untuk membuat struktur yang lebih kuat dan tentu menjadi lebih mahal.

Aspek Sosial Budaya

Selain aspek teknis, Ashar menilai faktor sosial budaya juga menjadi hambatan serius karena berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat adat di sejumlah daerah.

"Ada saudara-saudara kita itu yang punya prinsip pemahaman orang hidup itu nggak boleh tinggal di bawah tanah," ucapnya.

Menurut Ashar, keyakinan lokal di beberapa daerah, seperti Toraja, memandang material tanah liat identik dengan tempat bagi orang yang telah meninggal dunia sehingga tidak layak dijadikan atap hunian bagi yang masih hidup.

Tak hanya soal kepercayaan, desain arsitektur rumah adat di Indonesia yang memiliki bentuk atap melengkung tiga dimensi juga sulit diakomodasi jika menggunakan material genteng yang kaku.

"Kita punya kepercayaan yang berbeda-beda, kita punya rumah adat yang berbeda-beda, kita punya selera yang berbeda-beda, itu tidak perlulah disamaratakan seperti itu," tandasnya.

Keberlanjutan Jadi Sorotan

Aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam rencana program tersebut. Ashar menilai penggunaan genteng tanah liat secara massal berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan.

Hal itu terutama terkait proses produksinya yang membutuhkan pembakaran dan pengerukan tanah subur, berbeda dengan material logam yang masih dapat didaur ulang.

"Jadi, tinjauan terhadap sustainability itu harus dipertimbangkan juga. Artinya tidak sekadar murah, tetapi ternyata nanti jejak karbonnya tinggi gitu," ucapnya.

Belum lagi persoalan ketersediaan bahan baku tanah liat yang mulai berkurang. Meski masih memungkinkan mencari sumber tanah liat untuk pembuatan genteng, dampak lingkungan yang ditimbulkan berpotensi semakin besar.

"Itu ada dampak lingkungannya pasti karena tanah yang baik biasanya akan ditambang dan tidak bisa ditanami lagi gitu. Ya itu ikutan yang lain," tandasnya.

Sebagai solusi, Ashar menyarankan agar pemerintah tidak terpaku pada istilah “gentengisasi” yang justru membatasi pilihan material.

Menurutnya, jika tujuan utama program adalah menghilangkan kesan kumuh pada permukiman warga, saat ini sudah banyak material atap berbahan metal yang memiliki nilai estetika baik tanpa harus menggunakan genteng tanah liat yang berat.

"Jadi kalimatnya jangan 'gentengisasi' tapi 'peningkatan estetika hunian'. Nah itu kan pilihannya macam-macam gitu, tapi begitu jadi genteng kan bermasalah karena tidak semua orang cocok, tidak semua wilayah cocok gitu," pungkasnya.