Ogah Masuk Gorong-gorong Mirip Jokowi, Pramono: Yang Bekerja Otaknya

Suara.com - Di tengah aksi kerja bakti massal yang digelar serentak di seluruh penjuru ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan pemisahan yang jelas antara aksi simbolis dan efektivitas manajerial.

Dalam sebuah momen yang menarik perhatian di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Pramono secara terbuka menyatakan enggan melakukan aksi masuk ke dalam gorong-gorong, sebuah tindakan yang selama ini sering identik dengan citra pemimpin yang turun ke lapangan secara fisik sebagaimana era Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dulu.

Pramono menekankan bahwa dirinya adalah produk dari sistem teknokrasi yang lebih mengedepankan perencanaan matang dan kerja otak daripada sekadar aksi visual di depan kamera.

Pernyataan ini muncul saat dirinya mendampingi mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

"Tadi, saya sambil bercanda sama Pak JK 'Pak JK, kita ini dibesarkan dalam teknokrasi. Pasti Pak JK dan saya tak mau masuk gorong-gorong, tapi yang bekerja adalah pikiran dan otaknya'. Pak JK ketawa," kata Pramono kepada wartawan di sela aksi kerja bakti massal di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026).

Teknokrasi vs Populisme Visual

Pramono tampaknya ingin menggeser paradigma bahwa seorang pemimpin tidak harus kotor secara fisik untuk membuktikan bahwa ia bekerja. Baginya, risiko melakukan aksi tersebut justru bisa memicu reaksi yang tidak diinginkan dari media.

Pramono yang berdiri tepat di samping Jusuf Kalla itu mengatakan bahwa dirinya bisa saja masuk ke dalam gorong-gorong, namun risikonya akan ditertawai wartawan.

"Sekali-sekali Gubernur DKI, masuk gorong-gorong, saya mau aja Pak, tapi nanti wartawan malah kaget, kalau saya masuk gorong-gorong," ujar Pramono berkelakar.

Meski enggan masuk ke saluran air secara langsung, Pramono membuktikan kekuatannya dalam menggerakkan mesin birokrasi.

Skala kerja bakti massal yang dipimpinnya kali ini tergolong masif dan melibatkan ratusan ribu personel gabungan serta partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

Mobilisasi Massal di 267 Kelurahan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kerja bakti massal itu menerjunkan sebanyak 171.134 petugas gabungan serta potensi masyarakat. Angka ini menunjukkan koordinasi yang luas di seluruh wilayah administratif Jakarta.

Pramono menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan gerakan serentak untuk memastikan Jakarta siap menghadapi tantangan lingkungan, terutama pascabanjir.

"(Melaksanakan kerja bakti) Di 44 kecamatan, 267 kelurahan dan juga tentunya ada partisipasi dari BUMD, masyarakat, perusahaan, dan sebagainya. Dan sekarang ini secara serentak dilakukan bersih-bersih Jakarta. Jumlah yang terlibat secara keseluruhan adalah 171.134 orang," kata Pram.

Langkah ini juga merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat keamanan dan instansi vertikal lainnya.

Selain itu, kata Pram, Panglima Komando Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) serta Kapolda Metro Jaya juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembersihan pascabanjir itu.

Keterlibatan seluruh elemen ini, menurut Pramono, merupakan instruksi langsung dari level tertinggi pemerintahan.

"Semua Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) terlibat secara bersama-sama. Ini juga menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Presiden RI ketika Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) kemarin," ujar Pram.

Fokus Rano Karno: Kesehatan Lingkungan dan 3M

Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan penjelasan teknis mengenai fokus dari kegiatan besar ini.

Menurutnya, pembersihan saluran air adalah kunci utama untuk mencegah masalah kesehatan yang sering muncul di musim hujan, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD).

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah pengurasan dan pembersihan saluran air guna meningkatkan kapasitas saluran air dan mencegah penyumbatan sampah.

Rano mengingatkan bahwa tindakan preventif jauh lebih efektif daripada penanganan setelah wabah terjadi.

"Karena yang namanya 'fogging' (pengasapan) itu juga belum tentu bisa mengurangi jentik-jentik. Jentik-jentik paling efektif kalau kita bersihkan lingkungan. Makanya kan dulu kita dengar 3M (menguras, menutup, mengubur/mendaur ulang). Nah, inilah harus kita sampaikan kepada masyarakat," kata Rano.

Untuk mendukung gerakan ini, Pemprov DKI tidak hanya mengandalkan tenaga manusia. Selain menerjunkan personel, Pemprov DKI juga mengerahkan 60 unit alat berat dan 144 truk pengangkut untuk menangani 66 lokasi prioritas. Dukungan logistik juga datang dari kolaborasi lintas sektor.

Pemprov DKI, lanjut Rano, juga berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) se-DKI Jakarta dalam melaksanakan kegiatan ini. PMI DKI memberikan dukungan dengan menyiapkan sebanyak hampir lima ribu cangkul, lima ribu sekop, 10 ribu gerobak dorong dan tiga ribu karung untuk mengangkut sampah.

Distribusi alat-alat ini dilakukan secara merata ke setiap wilayah administrasi. Setiap kota administrasi memperoleh masing-masing 1.000 cangkul, 1.000 sekop, 200 gerobak dan 600 karung.

Rano pun mendorong kesadaran seluruh masyarakat Jakarta untuk bersama-sama menjaga Jakarta tetap bersih dan sehat.

"Memang tidak bisa dilakukan sendiri, harus kita dilakukan bersama-sama," katanya.