REGIONAL:
- Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyoroti konflik Papua yang belum selesai selama delapan presiden.
- Yorrys mengkritik kunjungan Jokowi yang banyak namun tidak menurunkan eskalasi kekerasan di Papua.
- DPD RI sedang berkomunikasi dengan pemerintahan baru untuk mencari solusi konkret penyelesaian Papua.
Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas konflik berkepanjangan di Tanah Papua yang tak kunjung menemui titik temu.
Hal ini disampaikan Yorrys saat menerima laporan terkait Tragedi Gearek 2025 yang mengakibatkan seorang anak laki-laki tewas dan 600 warga mengungsi akibat serangan helikopter militer pada Desember lalu.
Dalam audiensi yang dihadiri oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid serta perwakilan masyarakat Papua, Yorrys menegaskan bahwa persoalan Papua telah melintasi masa kepemimpinan delapan presiden, namun solusi konkret belum juga ditemukan.
"Persoalan Papua ini agak rumit. Ini sudah delapan presiden, sudah 70 tahun Papua integrasi dengan Republik Indonesia. Dari awal sampai sekarang ini masalahnya itu-itu saja dan belum ada titik temu yang konkret, apa sebetulnya solusinya?," ujar Yorrys di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (9/2/2026).
Yorrys menyoroti ironi yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo.
Meski Jokowi tercatat sebagai presiden yang paling sering mengunjungi Papua hingga 17 kali, Yorrys menilai intensitas kunjungan tersebut tidak berbanding lurus dengan rasa aman bagi masyarakat.
Ia mengenang bagaimana pada awal masa jabatan Jokowi di tahun 2014, masyarakat Papua menaruh harapan besar dan menganggapnya sebagai pembawa keselamatan. Namun, kenyataannya eskalasi kekerasan justru meningkat tajam.
"Beliau adalah presiden satu-satunya yang sudah datang 17 kali ke Papua, tetapi apa dampaknya? Pra dan pasca beliau datang, eskalasi kekerasan tinggi terus. Sampai Amnesty International memberikan ekspos bahwa angka pelanggaran HAM terbesar ada di periode beliau," tegasnya.
Yorrys bahkan secara blak-blakan mengungkapkan kekecewaan masyarakat.
"Akhirnya kami merasa bahwa ini tukang bohong atau apa ya, datang memberikan janji kan," katanya.
Yorrys juga menceritakan upaya DPD RI melalui "MPR for Papua"—sebuah wadah yang terdiri dari anggota DPR dan DPD daerah pemilihan Papua—untuk mencari jalan keluar.
Namun, upaya tersebut kerap terbentur tembok birokrasi dan ego sektoral di tingkat kementerian.
Ia mencontohkan pengalamannya saat bertemu Menko Polhukam di era sebelumnya untuk membahas konsep penyelesaian Papua secara komprehensif.
Yorrys menilai dominasi unsur militer di lembaga sipil menjadi salah satu kendala dalam merumuskan pendekatan perdamaian.
"Kami merasa Menko Polhukam sudah tidak bisa lagi ikut menyelesaikan persoalan. Karena Bapak (Menteri) sendiri sipil, tapi enam dari tujuh deputinya adalah jenderal bintang tiga. Ego sektoral di dalam situ sangat besar sehingga membuat mereka kesulitan," ungkap Yorrys.
Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Yorrys menyatakan pihaknya tengah berupaya melakukan komunikasi ulang.
Saat ini, tim MPR for Papua telah menerima SK baru dan sedang berusaha menjadwalkan pertemuan dengan Wakil Presiden selaku pemegang mandat koordinasi Papua melalui Keppres.
Namun, Yorrys mencatat adanya kebingungan koordinasi karena munculnya komite-komite baru di samping peraturan presiden yang sudah ada.
"Tujuan kami hanya satu, mencari solusi. Masalah Papua ini sudah 70 tahun, kita butuh langkah yang benar-benar konkret agar tragedi seperti di Gearek tidak terus berulang," pungkasnya.
TERPOPULER