- Gubernur Papua Tengah meluncurkan program pendidikan gratis untuk delapan kabupaten guna jaminan mutu tanpa diskriminasi.
- Program strategis ini bertujuan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan meningkatkan daya saing SDM Papua Tengah.
- Sekolah swasta menyambut baik, merasa operasional terbantu signifikan, khususnya untuk biaya satuan per siswa tinggi.
Suara.com - Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, telah meluncurkan program pendidikan gratis yang mencakup seluruh wilayah cakupannya. Program ini sebagai wujud implementasi undang-undang untuk menjamin layanan pendidikan bermutu tanpa diskriminasi.
Program strategis ini menyasar berbagai jenjang pendidikan mulai dari SMA, SMK, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah berpola asrama yang tersebar di delapan kabupaten, termasuk Mimika.
Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia Papua Tengah.
Di Kabupaten Mimika, kebijakan ini mendapatkan sambutan hangat dari para pengelola pendidikan, terutama sekolah swasta yang selama ini menghadapi tantangan biaya operasional.
Kepala Sekolah SMKS Filadelfia Pariwisata, Jusuf A. Felubun, menilai program ini sangat krusial dalam membantu keberlangsungan operasional sekolah yang memiliki biaya satuan per siswa cukup tinggi.
"Program sekolah gratis yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Papua Tengah Bapak Meki Nawipa ini sangat membantu kami pihak sekolah khususnya kami sekolah swasta karena kita punya operasional per unit cost per siswa itu sangat tinggi," kata Jusuf.
Menurut Jusuf kehadiran pemerintah provinsi melalui program ini dirasakan sebagai pengambilalihan tanggung jawab biaya dari orang tua. Sehingga sangat meringankan beban bagi 171 siswa di sekolahnya.
Dana bantuan tersebut kini disinergikan dengan dana BOS dan dana Bobda Kabupaten Mimika, untuk memenuhi kebutuhan operasional. Termasuk penyediaan bahan praktik habis pakai untuk jurusan tata boga yang selama ini menjadi kendala utama.
"Kami sudah adakan sosialisasi ke orang tua dan orang tua sambut baik sambut positif kegiatan ini, khusus program Pak Gubernur," ujarnya.
Baca Juga: Pendidikan Gratis Hanya di Atas Kertas? Menyoal Pasal 31 UUD 1945 Pasca-Kasus YBR
Ditambahkan Jusuf, pihaknya tidak bisa berjalan sendiri. Sekolah swasta tetap membutuhkan stakeholder pendidikan dari pusat, provinsi hingga kabupaten.
Ia bilang lebih kurang 80 persen siswanya yang lulusan kemarin bisa terserap ke dunia industri.
"Dengan adanya program ini kami percaya kualitas kita akan meningkat mungkin bisa mencapai hampir 100 persen," tandasnya.
Senada, Kepala SMK Penerbangan Petra Mimika, Minar Pasaribu, turut mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menyebut program ini sangat membantu sekolahnya yang memiliki 97 siswa, di mana 75 persen di antaranya adalah Orang Asli Papua (OAP).
Bantuan ini tidak hanya digunakan untuk operasional sekolah, tetapi turut dialokasikan sebagai insentif bagi para guru dan dukungan langsung kepada peserta didik.
"Puji syukur dan terima kasih banyak sekali kepada Pak Gubernur yang boleh memprogram ada bantuan kepada sekolah kami dan kami sudah menerimanya disampaikan kepada Bapak Ibu guru sebagai insentif," papar Minar.
