Sjafrie Sjamsoeddin Masuk Bursa Capres 2029, Pengamat Ingatkan Prabowo Potensi 'SBY Jilid II'

Suara.com - Hasil survei terbaru dari Indonesian Public Institute (IPI) yang dirilis pada 9 Februari 2025 memicu kejutan besar dalam peta politik nasional menjelang Pemilu 2029.

Secara tidak terduga, nama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin muncul dalam jajaran 10 besar bursa calon presiden.

Munculnya nama Sjafrie ini menempatkannya bersanding dengan figur-figur populer lainnya seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Puan Maharani, hingga Agus Harimurti Yudhoyono.

Meskipun posisi puncak masih ditempati oleh petahana Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kehadiran Sjafrie Sjamsoeddin dianggap sebagai anomali yang perlu diwaspadai.

Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas, memberikan analisanya terkait fenomena ini di Jakarta pada Senin (10/2).

"Posisi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di puncak survei memang tidak mengejutkan, namun kehadiran nama Sjafrie dalam daftar tersebut membuka pertanyaan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan bagi stabilitas politik pemerintahan saat ini," ujar Fernando Emas.

Sosok Menteri Paling 'Powerful' di Lingkaran Prabowo

Sjafrie Sjamsoeddin dikenal bukan sebagai orang baru di dunia politik dan militer Indonesia. Sebagai sahabat karib Presiden Prabowo Subianto, mantan perwira tinggi militer ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan di dalam lingkaran kekuasaan saat ini.

Karakteristiknya yang tegas serta latar belakang militernya memperkuat persepsi publik bahwa ia adalah salah satu menteri paling berpengaruh di kabinet.

Namun, Fernando Emas menilai popularitas Sjafrie yang mulai menanjak di radar survei capres bisa menjadi ancaman internal bagi Prabowo. Menurutnya, loyalitas di tingkat tertinggi pemerintahan kini sedang diuji oleh ambisi politik masa depan.

"Wataknya yang tegas dan latar belakang militernya membuat sosoknya dipandang sebagai menteri paling “powerful” di kabinet. Namun, popularitas dan kekuasaan yang dimilikinya kini justru berpotensi menjadi bumerang bagi Prabowo sendiri. Ketika seorang menteri pertahanan mulai masuk dalam radar calon presiden, alarm politik seharusnya berbunyi keras di Istana," ujar Fernando.

Indikasi Ketegangan Internal dan Intervensi Kebijakan Ekonomi

Dinamika di internal pemerintahan dikabarkan mulai memanas. Fernando menyoroti adanya laporan investigasi dari salah satu majalah nasional yang mengungkap terjadinya benturan pandangan di tubuh kabinet.

Salah satu titik krusialnya adalah keterlibatan Sjafrie Sjamsoeddin dalam urusan pembenahan ekonomi nasional, sebuah domain yang secara struktural berada di luar wewenang Kementerian Pertahanan.

Fenomena seorang Menteri Pertahanan yang sangat aktif mencampuri urusan kebijakan ekonomi memicu pertanyaan mengenai strategi jangka panjang di balik langkah tersebut.

"Yang lebih menarik, dan meresahkan adalah fakta bahwa seorang Menteri Pertahanan seperti Sjafrie ternyata begitu intens mengurusi urusan ekonomi, domain yang seharusnya menjadi wilayah kementerian lain," tutur Fernando.

"Pertanyaan kritis muncul, mengapa SS yang notabene Menteri Pertahanan begitu aktif dalam ranah kebijakan ekonomi? Apakah ini bagian dari strategi untuk membangun kredibilitas sebagai calon pemimpin yang komprehensif? Atau lebih jauh lagi, apakah ini merupakan langkah kalkulatif untuk mematangkan positioning politik menjelang Pilpres 2029? “Jika jawabannya ya, maka Presiden Prabowo sedang menghadapi skenario yang sangat familiar dalam sejarah politik Indonesia, pengkhianatan dari orang terdekat”," ungkapnya.

Bayang-bayang Sejarah Pilpres 2004: SBY dan Megawati

Analisis Fernando merujuk pada peristiwa politik besar tahun 2004. Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat sebagai Menko Polkam di kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri, secara mengejutkan maju sebagai calon presiden dan akhirnya memenangkan kontestasi.

SBY berhasil "menikung" Megawati dalam Pilpres 2004 dan kemudian berkuasa selama dua periode, total 10 tahun. Pengkhianatan politik dari orang terdekat menjadi kenyataan pahit yang harus ditelan oleh presiden petahana," kata Fernando mengingatkan.

Menurutnya, pola yang terjadi pada Sjafrie Sjamsoeddin saat ini memiliki kemiripan identik dengan langkah SBY di masa lalu.

Sebagai orang dalam yang memiliki akses penuh terhadap sumber daya dan strategi negara, Sjafrie dipandang sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas kabinet jika ambisi pribadinya terus berkembang.

"Sejarah politik Indonesia penuh dengan ironi tentang pengkhianatan dari lingkaran dalam. Kasus SBY dan Megawati adalah pelajaran paling jelas bahwa kedekatan personal tidak menjamin loyalitas politik. Ketika ambisi kekuasaan bertemu dengan peluang, bahkan persahabatan terdekat bisa berubah menjadi persaingan paling sengit. Presiden Prabowo, yang sudah berkali-kali merasakan pahitnya kompetisi politik, seharusnya lebih waspada terhadap dinamika ini," jelasnya.

Tantangan Stabilitas Kabinet Menuju 2029

Kehadiran menteri aktif dalam bursa calon presiden dianggap dapat mengganggu efektivitas pemerintahan. Fernando menekankan bahwa fokus seorang menteri akan terbagi jika pikiran mereka sudah terorientasi pada kompetisi Pilpres 2029.

"Namun, pertanyaannya adalah, apakah kesadaran itu sudah datang, atau kita akan menyaksikan pengulangan sejarah yang sama lima tahun lagi? Tentu saja, setiap warga negara, termasuk Sjafrie Sjamsoeddin, memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri dalam kontestasi politik," ungkap Fernando.

Sjafrie dinilai memiliki semua instrumen untuk menjadi lawan politik yang tangguh bagi Prabowo karena ia memahami rahasia dan kelemahan pemerintahan dari dalam. Hal ini disebut sebagai skenario terburuk bagi kelangsungan visi besar Presiden Prabowo.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, memberikan tanggapan keras terhadap hasil survei IPI ini. Ia menilai dinamika ini adalah realitas pahit yang harus segera diantisipasi oleh pihak Istana.

"Orang terdekat yang menjadi lawan adalah kenyataan pahit yang sudah lumrah dalam politik Indonesia. Pertanyaannya bukan apakah ini akan terjadi, tetapi kapan—dan apakah Presiden Prabowo sudah siap menghadapinya?" ujar Fauzan dalam keterangannya, Selasa (10/2).