Status BPJS PBI Aman Sementara, Bagaimana Nasib 106 Ribu Pasien Pasca Ground Check Kemensos?

Suara.com - Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) bergerak cepat melakukan validasi ulang melalui pengecekan lapangan/ground check terhadap 106.153 data penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan. Ratusan ribu peserta BPJS PBI tersebut merupakan pasien dengan penyakit katastropik yang membutuhkan perawatan medis berkelanjutan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi dengan DPR guna memastikan jaminan kesehatan tepat sasaran. Selama proses validasi berlangsung hingga akhir Maret mendatang, status PBI dari 106 ribu pasien tersebut dipastikan tetap aktif.

"Saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan di DPR untuk melakukan ground check kepada 106.153 penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang sempat dinonaktifkan, khususnya mereka yang mengidap penyakit katastropik. Proses ini sekaligus menjadi bagian dari verifikasi dan validasi data," ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pemerintah menargetkan validasi lapangan selesai dalam waktu dua bulan. Hasilnya akan menentukan keberlanjutan status kepesertaan pasien. Jika ditemukan pasien yang masuk dalam kategori mampu (Desil 6 hingga 10), maka kepesertaan PBI mereka akan dicabut. Hal ini dikarenakan bantuan iuran BPJS PBI hanya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu yang berada dalam daftar Desil 1-5.

Untuk menjaga akurasi data, Kemensos mengerahkan tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

"Mudah-mudahan April sudah ada hasilnya. Kami melibatkan SDM pendamping PKH di lapangan agar hasilnya benar-benar menjadi pedoman pemberian bantuan bagi yang memenuhi kriteria," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan pihaknya telah mengantongi peta sebaran data verifikasi. BPS menemukan bahwa jumlah peserta terdampak paling banyak berdomisili di Palembang.

Amalia menjelaskan bahwa pengecekan lapangan akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Maret.

“Setelah itu ada libur Lebaran, dan diperkirakan akhir Maret seluruh proses selesai dilakukan," ungkap Amalia.

Bulan Februari ini menjadi masa persiapan teknis, mulai dari perencanaan hingga pelatihan petugas di daerah.

"Akhir Maret pengecekan anomali dan pengolahan data ditargetkan tuntas. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi intensif dengan BPS daerah," tuturnya.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi pasien penyakit berat agar akses perawatan medis mereka tidak terputus dan tetap mendapatkan hak layanan kesehatan dari negara.