KPK Ungkap Modus Baru Gratifikasi Hakim PN Depok, Rp 2,5 Miliar Disamarkan Lewat Money Changer

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap soal gratifikasi yang diterima oleh Wakil Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setyawan.

Bambang menerima aliran dana tersebut melalui tempat penukaran mata uang asing atau money changer. Total uang yang diterima Bambang saat itu senilai Rp2,5 miliar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan informasi soal aliran dana tersebut bersumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Dalam perkara tersebut KPK mendapatkan data dan informasi dari PPATK bahwa ada dugaan penerimaan oleh yang BBG yang bersumber dari penukaran valuta asing,” kata Budi, di KPK, Selasa (10/2/2026).

Budi menyampaikan, pihaknya saat ini masih menelusuri soal uang tersebut, apakah ada kaitannya dengan profesi Bambang sebagai hakim, atau di luar profesi tersebut.

“Nanti kita akan telusuri, mengapa ada penerimaan dari valuta asing. Apakah ada kaitannya dengan profesinya ya sebagai Hakim? Atau di luar itu? Atau kemudian ada dugaan gratifikasi lainnya juga,” ucapnya.

Gratifikasi melalui tempat penukaran mata uang asing, kata Budi, merupakan modus baru dalam perkara ini.

Ini, lanjut Budi, merupakan kamuflase yang digunakan untuk menutupi sumber uang tersebut.

“Nah ini kan juga menjadi modus baru ya. Uang masuk melalui perusahaan penukaran valuta asing, money changer,” ungkapnya.

“Apakah kemudian ini untuk menutupi sumber uangnya dari mana gitu kan, untuk kamuflase uang masuk, nah seperti apa itu nanti kita akan dalami,” tambahnya.

Namun Budi mengaku, jika pihaknya belum mengetahui mata uang asing apa yang dikirim pemberi suap terhadap Bambang. Lantaran saat itu, mata uang senilai Rp2,5 miliar sudah dalam pecahan rupiah.

“Masih akan didalami ya. Karena kan ini kan masuknya Rupiah kan jadinya kan, tapi dari sumber penukaran uang tersebut,” tandasnya.

KPK sebelumnya, melakukan OTT di wilayah Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).

Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan adanya perpindahan uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum, yang diduga merupakan seorang hakim.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan saat para pelaku sedang melakukan transaksi atau delivery uang.

“Telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Kami masih mendalami apakah ini bentuknya penyuapan atau pemerasan. Namun, yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2026) malam.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa pihak yang diamankan adalah aparat penegak hukum yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN) Depok. Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu pihak yang terjaring operasi senyap ini adalah Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.

Fitroh juga mengonfirmasi bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan kasus suap dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah.

“Ya, berkaitan dengan suap. Ada ratusan juta rupiah yang diamankan,” kata Fitroh.

Hingga saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dan belum merinci secara detail konstruksi perkara serta identitas seluruh pihak yang ditangkap.

Operasi di Depok ini menambah daftar panjang aksi nyata KPK di tahun 2026, di mana lembaga antirasuah tersebut tercatat telah melakukan enam kali OTT sepanjang awal tahun ini. Lima operasi sebelumnya meliputi:

1. Kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (2021-2026);

2. Kasus pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Wali Kota Madiun, Maidi;

3. Kasus pemerasan perangkat desa oleh Bupati Pati, Sudewo;

4. Kasus restitusi pajak di KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

5. Kasus korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.