REGIONAL:
- Presiden Prabowo bergabung dengan Board of Peace (BoP) inisiatif Trump, memicu kritik keras Partai Masyumi.
- Masyumi mensyaratkan keanggotaan Indonesia tidak mengorbankan amanah konstitusi terkait kemerdekaan Palestina.
- Partai Masyumi menyoroti beban fiskal Rp17 triliun dan mendesak transparansi dana melalui jalur kemanusiaan.
Ia menekankan, Indonesia tidak boleh membiarkan perdamaian dibangun di atas ketidakadilan.
Menurutnya, kedaulatan Indonesia akan tercoreng jika terjebak dalam skema internasional yang justru melanggengkan penindasan.
Tuntutan Transparansi Dana untuk Rekonstruksi Gaza
Sekretaris Jenderal DPP Partai Masyumi, Samsuddin Dayan, menuntut adanya akuntabilitas penuh terkait aliran dana USD 1 Miliar tersebut.
Masyumi mendesak agar dana tersebut disalurkan melalui jalur yang murni kemanusiaan tanpa campur tangan aktor politik pro-penjajahan.
"Masyumi meminta Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa bantuan USD 1 Miliar itu untuk rekonstruksi Gaza, dan seharusnya dilakukan melalui jalur kemanusiaan yang murni, yaitu melalui National Committee for the Administration of Gaza (NCAG). Badan ini langsung mewakili rakyat Palestina, tanpa ada intervensi politik dari pihak-pihak yang ingin melanggengkan penjajahan," kata Samsuddin Dayan.
Lebih lanjut, Samsuddin menegaskan bahwa Indonesia harus memiliki exit strategy jika badan bentukan Trump tersebut tidak sejalan dengan prinsip bebas aktif Indonesia.
"Jika rekomendasi dan syarat kedaulatan ini tidak disepakati oleh Amerika Serikat dan Israel, maka Indonesia perlu mempertimbangkan mundur dari keanggotaan BoP demi menjaga konsistensi dengan konstitusi," tegasnya.
5 Tuntutan Tegas Masyumi untuk Pemerintah RI
Sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, Partai Masyumi merumuskan lima poin tuntutan utama yang harus diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto:
- Evaluasi Total: Masyumi meminta Presiden meninjau ulang keputusan bergabung dan berani mencabut keanggotaan jika BoP terbukti hanya menjadi alat kepentingan asing yang mengabaikan kemerdekaan Palestina.
- Perkuat Aliansi Internasional: Pemerintah didesak untuk lebih memperkuat Gerakan Non-Blok, PBB, dan OKI sebagai wadah utama diplomasi, daripada bergantung pada badan ad hoc yang memiliki rekam jejak bias terhadap Israel.
- Penyaluran Dana Tepat Sasaran: Menuntut agar dana USD 1 Miliar digunakan murni untuk rekonstruksi Gaza melalui NCGA tanpa intervensi politik.
- Tolak Normalisasi: Masyumi menolak keras segala bentuk hubungan diplomatik dengan Israel selama kemerdekaan Palestina berdasarkan batas wilayah 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya belum terwujud.
- Keadilan Hukum Global: Mendorong pemerintah untuk mendesak pengadilan kejahatan perang bagi pemimpin Israel di Mahkamah Internasional (ICJ) atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Masyumi menyatakan akan terus berdiri di garda depan untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak terjebak dalam pragmatisme yang mengorbankan nilai kemanusiaan.
TERPOPULER