Koalisi Permanen Pro Pemerintah, Hasto Kristiyanto: Bagi PDIP Permanen itu Bersama Rakyat

Erick Tanjung | Faqih Fathurrahman | Suara.com

Minggu, 15 Februari 2026 | 16:44 WIB
Koalisi Permanen Pro Pemerintah, Hasto Kristiyanto: Bagi PDIP Permanen itu Bersama Rakyat
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. (Suara.com/Bagaskara)
  • Hasto Kristiyanto tegaskan koalisi permanen PDIP adalah koalisi dibangun bersama rakyat.
  • PDIP ajak partai politik fokus atasi masalah rakyat daripada kontestasi elektoral.
  • Hasto kritik penggunaan survei politik sebagai alat dogmatisme kekuasaan semata.

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menanggapi wacana pembentukan koalisi permanen yang digagas oleh sejumlah partai politik pendukung pemerintah saat ini. Hasto menegaskan bahwa bagi PDIP, koalisi yang benar-benar bersifat permanen adalah koalisi yang dibangun bersama rakyat.

"Bagi PDI Perjuangan, koalisi permanen itu dengan rakyat. Sistem politik kita pascajatuhnya Soeharto telah mengembalikan makna bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," ujar Hasto usai mengikuti ajang lari Soekarno Run 2026 di Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Hasto mengakui bahwa dinamika politik nasional saat ini sangat terbuka bagi kerja sama antarpartai. Meski menghormati langkah politik partai lain tanpa bermaksud mengintervensi, ia memberikan catatan kritis mengenai penggunaan hasil survei sebagai basis legitimasi wacana tersebut.

Ia berpendapat bahwa survei seharusnya berfungsi sebagai alat ukur persepsi, bukan alat dogmatisme kekuasaan untuk menciptakan bandwagon effect atau efek ikut pemenang. Hasto menekankan pentingnya memadukan data kuantitatif dengan realitas kualitatif di lapangan.

"Misalnya dalam mengukur kemiskinan, jangan hanya melihat angka statistik, tetapi lihat kemiskinan faktualnya. Bagaimana akses pendidikan dan standar kehidupan yang layak? Itu aspek kualitatif yang harus diperhatikan," tuturnya.

"Bagi PDI Perjuangan, hal terpenting adalah bekerja turun ke bawah dan memperkuat rakyat," imbuh Hasto.

Menanggapi munculnya nama Ganjar Pranowo dalam survei elektabilitas terbaru Indikator Politik Indonesia, Hasto mengingatkan semua pihak agar kembali pada esensi demokrasi substansial, bukan sekadar urusan elektoral. Ia menyinggung tragedi kemanusiaan di NTT sebagai pengingat bagi partai politik agar lebih peduli pada persoalan mendasar rakyat.

"Fokus sekarang adalah bekerja untuk rakyat karena Pemilu masih jauh. Peristiwa di NTT, di mana ada anak sekolah yang mengakhiri hidup karena tidak mampu membeli alat tulis, adalah pukulan kemanusiaan bagi kita semua. Jangan membawa demokrasi hanya sebatas elektoral; lebih baik bicara demokrasi untuk kesejahteraan rakyat," tegas Hasto.

Ia pun menekankan bahwa partai politik harus lebih aktif turun ke masyarakat untuk mengatasi masalah nyata, ketimbang terus terjebak dalam pembicaraan mengenai kontestasi pemilu.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Momen Hangat Megawati Umrah Bersama Keluarga, Prananda Bantu Tahalul

Momen Hangat Megawati Umrah Bersama Keluarga, Prananda Bantu Tahalul

News | Minggu, 15 Februari 2026 | 13:00 WIB

Hasto PDIP Tegaskan Bencana Adalah Teguran atas Kebijakan Masa Lalu, Harus Evaluasi Total!

Hasto PDIP Tegaskan Bencana Adalah Teguran atas Kebijakan Masa Lalu, Harus Evaluasi Total!

News | Jum'at, 13 Februari 2026 | 19:37 WIB

Megawati Ziarah ke Makam Rasulullah di Madinah, Didoakan Langsung Imam Besar Masjid Nabawi

Megawati Ziarah ke Makam Rasulullah di Madinah, Didoakan Langsung Imam Besar Masjid Nabawi

News | Kamis, 12 Februari 2026 | 19:46 WIB

Terkini

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:19 WIB

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:11 WIB

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:09 WIB

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:18 WIB

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:16 WIB

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:10 WIB

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:08 WIB

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

News | Senin, 18 Mei 2026 | 20:40 WIB