Prabowo Bakal Hadir di BoP AS, FPI Sampaikan Peringatan ke Pemerintah

Suara.com - Front Persaudaraan Islam (FPI) mewanti-wanti pemerintah ihwal Board of Peace (BoP), seiring rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan anggota-anggota Dewan Perdamaian di Amerika Serikat (AS), Kamis (19/2).

Juru Bicara FPI Azis Yanuar mengulang kembali pernyataan Habin Rizieq Shihab untuk pemerintah ihwal keikutsertaan Indonesia di Dewan Perdamaian.

"IB HRS dan FPI sudah mengingatkan pemerintah, jangan ikut-ikutan masuk ke BoP yang hanya jadi alat dan kepentingan zionis Israel untuk terus menjajah Palestina dan menduduki Tanah Suci Al Quds, serta alat kepentingan bisnis maksiat Trump di Gaza," kata Azis kepada Suara.com, Rabu (18/2/2026).

Azis mengatakan dalam piagam pendirian BoP tidak ada satu kalimatpun tujuan dibentuknya BoP untuk memerdekakan Palestina.

"Dan membebaskan Al Aqsha, tiga diantara tempat suci umat Islam," ujar Azis.

Azis mengatakan kesalahan besar mempersepsikam BoP dapat digunakan untuk memerdekakan Palestina dan pembebasan Al Aqsha.

"Seperti punuk merindukan bulan. Apalagi ada Israel di dalamnya, kita tahu dari dulu sampai sekarang juga kelakuan Israel culas selalu ingkar janji dan hanya mengenal bahasa perang," kata Azis.

"Melawan zionis Israel tidak ada kata lain selain bersatu dan memerangi mereka. Jangan sekali-kali dekat dengan mereka," ujar Azis.

Diketahui, saat ini Prabowo tengah dalam lawatan di AS. Di AS, Prabowo dijadwalkan menghadiri tiga agenda utama.

Pertama, pertemuan dengan kelompok pebisnis Amerika Serikat pada Rabu (18/2). Kedua, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza pada Kamis (19/2). 

Sebelummya, FPI melayangkan peringatan keras kepada Pemerintah Indonesia terkait partisipasi negara dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.

Peringatan ini muncul menyusul kewajiban Indonesia menyetor iuran keanggotaan sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp16,7 triliun kepada lembaga internasional tersebut.

Juru Bicara FPI, Aziz Yanuar, menegaskan kekhawatirannya bahwa dana jumbo tersebut akan disalahgunakan untuk melucuti kekuatan kelompok perlawanan di Gaza.

"Haram hukumnya uang APBN digunakan untuk melucuti senjata pejuang kemerdekaan Palestina, dan digunakan untuk membangun kasino serta coastal tourism di Gaza," tegas Aziz kepada Suara.com, Senin (2/2/2026).

FPI menilai struktur operasional Dewan Perdamaian Gaza berpotensi menjadi alat politik untuk membungkam aspirasi kemerdekaan rakyat Palestina secara sistematis.

"Oleh karena misi utama BoP berikut seluruh struktur operasionalnya adalah untuk membungkam perlawanan dan mendirikan pemerintahan baru yang dikendalikan oleh zionis Israel, maka sebagai rakyat Indonesia yang uangnya digunakan melalui APBN untuk setor sebagai anggota BoP harus dicegah sekuat tenaga secara bersama-sama," lanjut Aziz.

Kekhawatiran ini senada dengan suara dari parlemen, di mana Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal sebelumnya juga mendesak sikap tegas pemerintah pada Minggu (1/2/2026).

Ia meminta agar Indonesia tetap vokal mengutuk agresi militer Israel meski telah bergabung dalam forum internasional yang bertujuan mengelola perdamaian di Gaza tersebut.

FPI pun sebelumnya sudah secara spesifik menyoroti bayang-bayang pengaruh negara adidaya dalam pembentukan badan perdamaian yang baru ini.

"Keterlibatan Indonesia harus menjamin bahwa wadah tersebut bukan bentuk justifikasi neokolonialisme atau neoimperialisme Amerika," bunyi pernyataan sikap FPI pada Minggu (26/1/2026) lalu.

Organisasi ini menekankan agar dana yang bersumber dari pajak rakyat Indonesia tidak melenceng dari amanat pembukaan UUD 1945 tentang penghapusan penjajahan.

Aziz Yanuar pun memberikan pesan pamungkas yang ditujukan langsung kepada para wakil rakyat di Senayan guna mengawasi aliran dana tersebut.

"DPR harus menghentikan penggunaan APBN untuk tujuan melanggengkan penjajahan Israel atas Palestina," pungkas Aziz.