REGIONAL:
- Komisi Yudisial akan memeriksa Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait dugaan suap dalam sengketa lahan PN Depok.
- KPK telah menahan Ketua PN Depok, Wakil PN Depok, dan tiga tersangka lain terkait kasus suap tersebut.
- Dugaan suap tersebut berkaitan dengan percepatan eksekusi pengosongan lahan sengketa yang dimenangkan oleh PT Karabha Digdaya.
Suara.com - Komisi Yudisial (KY) akan melakukan pemeriksaan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk proses penegakkan kode etik hakim.
Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil PN Depok Bambang Setyawan (BBG) diketahui menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dalam pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
“Ya pemeriksaannya biasa. Pemeriksaan kepada hakim yang dalam hal ini menjadi tersangka dan juga para saksi yang mengetahui, mendengar, mengalami secara langsung terkait adanya praktik transaksional itu,” kata Ketua KY Abdul Chair Ramadhan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2026).
“Semuanya menjadi alat bukti yang untuk dipergunakan sebagai menetapkan sanksi yang akan diberikan kepada yang bersangkutan dengan alat bukti-alat bukti yang ada,” tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, Anggota KY Andi Muhammad Asrun menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan KPK. Ke depannya, lanjut dia, KY akan menindaklanjuti laporan masyarakat soal dugaan tindak pidana hakim ke KPK.
“Jadi akan banyak masuk laporan-laporan masyarakat berupa apa pemerasan atau permintaan uang dari oknum hakim maupun hukum peradilan oknum peradilan, itu akan ditindaklanjuti KPK,” ujar Asrun.
Nantinya, KY akan menjatuhkan putusan etik setelah rangkaian pemeriksaan terhadap dua hakim yang telah berstatus sebagai tersangka.
Abdul Chair menjelaskan bahwa putusan itu merupakan hasil sidang pleno KY yang terdiri dari tiga klaster, yaitu ringan, sedang, dan berat. Adapun putusan berat berupa hukuman pemberhentian dengan tidak hormat.
“Intinya praktik demikian, zero tolerence dan KY selalu optimal untuk melakukan penegakan terhadap kode etik hakim,” tandas Abdul Chair.
Sebelumnya, KPK melakukan penahanan terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta (EKA) dan Wakil PN Depok Bambang Setyawan (BBG).
Penahanan itu dilakukan usai KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap dalam pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
Selain itu, KPK juga menetapkan Juru SIta PN Depok Yohansyah Maruanaya (YOH), Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD) Trisnadi Yulrisman (TRI), dan Head Corporate Legal PT KD Berliana Tri Kusuma (BER) sebagai tersangka.
“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026).
Dia menyebut KPK telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan penahanan terhadap seorang hakim sebagaimana Pasal 101 KUHAP 2026.
Adapun dalam konstruksi perkaranya, Asep menjelaskan bahwa pada 2023, PN Depok mengabulkan gugatan PT KD yang merupakan badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam sengketa dengan masyarakat, lahan seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Putusan tersebut juga telah dilakukan banding dan kasasi, dengan keputusan menguatkan putusan pertama pada PN Depok.
TERPOPULER