- Gubernur DKI Jakarta akan mengevaluasi legalitas izin lapangan padel karena keluhan warga terkait gangguan operasional fasilitas tersebut.
- Pertemuan evaluasi antara gubernur, pemda, dan pemangku kepentingan terkait izin dijadwalkan berlangsung pada pekan depan di Jakarta.
- Pemprov DKI Jakarta mengutamakan ketenangan warga dan akan menindak tegas pengelola lapangan padel yang terbukti melanggar aturan perizinan.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana memanggil jajaran pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait perizinan pembangunan lapangan padel di Jakarta. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya keluhan warga yang merasa terganggu dengan operasional fasilitas olahraga tersebut di sekitar permukiman.
Pramono mengatakan, evaluasi akan difokuskan pada aspek legalitas dan kesesuaian izin lapangan padel yang kini menjamur di berbagai wilayah ibu kota. Pertemuan dengan pihak terkait dijadwalkan berlangsung pada pekan depan.
“Saya akan meminta untuk dipresentasikan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ingin memastikan bahwa keberadaan sarana olahraga tersebut telah selaras dengan ketentuan perizinan yang berlaku, sekaligus tidak mengorbankan kenyamanan warga.
Ia menegaskan, ketenangan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas pembangunan di Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap pengelola lapangan padel yang terbukti melanggar aturan.
“Bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas,” tegasnya.
Diketahui, pembangunan lapangan padel tengah marak di Jakarta seiring meningkatnya popularitas olahraga tersebut. Bahkan, Pemprov DKI Jakarta turut menyediakan lapangan padel gratis di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, yang direncanakan mulai beroperasi pada bulan depan.
Namun demikian, di sejumlah lokasi, pembangunan lapangan padel yang berdekatan dengan kawasan hunian menuai protes warga. Keluhan paling banyak disampaikan melalui media sosial, terutama terkait kebisingan yang mengganggu waktu istirahat masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta pun memastikan akan menindaklanjuti seluruh aduan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kualitas hidup warga ibu kota.
Baca Juga: Jadwal BRI Super League 2025/2026 Ramadan: Persija Jakarta Bidik Posisi Runner Up di JIS
