Tim Hukum: KPK Tak Punya Cukup Bukti Menetapkan Gus Yaqut sebagai Tersangka Korupsi Haji

Suara.com - Tim penasihat hukum mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki bukti yang cukup saat menetapkan kliennya sebagai tersangka. Argumen tersebut disampaikan dalam sidang perdana praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Gus Yaqut mengajukan praperadilan guna menguji keabsahan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023–2024. Objek gugatan ini meliputi tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan KPK pada Agustus 2025, November 2025, dan Januari 2026.

Kuasa hukum Yaqut, Melissa Anggraini, menyatakan bahwa penetapan tersangka tersebut melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) KUHP baru. Ia menekankan bahwa standar minimal dua alat bukti bukan sekadar soal kuantitas, melainkan harus berupa bukti yang sah, relevan, dan sudah tersedia sebelum penetapan status tersangka dilakukan.

“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, perkara yang disangkakan harus memenuhi delik materiil, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti (actual loss), bukan sekadar potensi,” ujar Melissa.

Ia berpendapat bahwa alat bukti sah terkait kerugian negara wajib berupa laporan hasil audit atau perhitungan dari lembaga yang berwenang, seperti BPK.

“Pada saat penetapan tersangka dilakukan, penyidik belum mengantongi laporan audit kerugian negara tersebut. Oleh karenanya, penetapan tersangka ini tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” tambah Melissa.

Dalam kasus ini, KPK menjerat Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA), atas dugaan pelanggaran Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya memaparkan bahwa dugaan korupsi ini berawal dari pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah untuk tahun 2024. Merujuk UU Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota seharusnya dialokasikan 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus.

“Secara aturan, pembagiannya adalah 18.400 untuk reguler dan 1.600 untuk khusus. Namun, fakta di lapangan menunjukkan pembagian dilakukan merata masing-masing 10.000 jemaah. Ini yang menjadi titik utama perbuatan melawan hukumnya,” jelas Asep.

Penyimpangan proporsi kuota ini diduga menguntungkan berbagai agen perjalanan haji khusus, karena biaya keberangkatannya jauh lebih tinggi dibandingkan kuota reguler. Kuota tersebut dilaporkan didistribusikan kepada biro-biro perjalanan berdasarkan asosiasi dan skala usaha masing-masing travel.