REGIONAL:
- Rencana Indonesia mengakuisisi rudal supersonik BrahMos senilai Rp5,9 triliun memunculkan kekhawatiran potensi sanksi Amerika Serikat melalui CAATSA karena keterlibatan Rusia dalam perusahaan pembuatnya.
- Pakar Keamanan Internasional UMY, Sugeng Riyanto, menilai Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan kebijakan pertahanan dan memilih alutsista dari negara mana pun.
- Ia juga menilai ancaman sanksi dari AS tidak perlu dikhawatirkan berlebihan karena pasar transfer senjata global kini semakin terbuka dan hubungan diplomatik kedua negara masih terjaga baik.
Suara.com - Langkah Pemerintah Indonesia mengakuisisi rudal supersonik BrahMos senilai Rp5,9 triliun memicu kekhawatiran akan munculnya sanksi dari Amerika Serikat melalui instrumen Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA).
Kekhawatiran itu muncul mengingat Rusia memegang 49,5 persen saham di perusahaan pengembang rudal tersebut, BrahMos Aerospace.
Menanggapi kemungkinan tersebut, Pakar Keamanan Internasional dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Sugeng Riyanto, menilai bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan arah kebijakan pertahanan, termasuk dalam memilih dan membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Ia menilai pembelian alutsista dari berbagai negara merupakan hal yang wajar. Selama ini Indonesia juga menjalin kerja sama pertahanan dengan sejumlah negara, mulai dari Amerika Serikat, Rusia, Prancis hingga Turki.
"Ya, sekarang itu kan transfer senjata sangat terbuka. Indonesia saya rasa punya kemerdekaan untuk memilih dari mana yang dia mau," kata Sugeng kepada Suara.com, Jumat (13/3/2026).
Dosen Hubungan Internasional (HI) UMY tersebut menjelaskan bahwa pilihan Indonesia melirik peluru kendali supersonik merupakan langkah yang logis di era modern.
Menurut Sugeng, dominasi teknologi peluru kendali pada abad ke-21 menjadi salah satu kunci dalam strategi pertahanan. Sistem senjata tersebut dinilai mampu menjangkau sasaran jarak jauh dengan risiko minimal bagi personel militer.
"Salah satu model senjata terbaik pada abad ke-20 dan abad ke-21 ini masih didominasi oleh senjata dengan model peluru kendali, karena kita bisa menjangkau jarak yang sangat jauh tanpa ada korban dari pihak penyerangnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Sugeng menilai ancaman sanksi dari Amerika Serikat kemungkinan besar tidak akan berdampak ekstrem terhadap Indonesia.
Hal ini mengingat pasar transfer senjata global saat ini bersifat sangat terbuka dan independen, kecuali jika terdapat perjanjian bilateral tertentu yang sangat mengikat antarnegara.
"Saya rasa Amerika juga akan berpikir jika ingin memberikan sanksi macam-macam. Sekali lagi, sekarang transfer senjata itu sangat bebas, sangat independen, dan sangat terbuka," ucapnya.
Terkait kekhawatiran bahwa Indonesia bisa mengalami tekanan politik berat atau bahkan "di-Venezuela-kan" oleh Amerika Serikat akibat pilihan alutsista yang tidak sejalan dengan kepentingan Washington, Sugeng menilai spekulasi tersebut terlalu berlebihan.
Ia menilai hubungan diplomatik antara pimpinan kedua negara saat ini masih berada dalam kondisi yang baik.
"Terlalu jauh kalau Amerika akan me-Maduro-kan Indonesia atau me-Maduro-kan Prabowo. Itu terlalu jauh," tegasnya.
Sugeng menambahkan, tidak ada alasan fundamental bagi Amerika Serikat untuk mengambil langkah represif terhadap kepemimpinan di Indonesia.
Ia merujuk pada pertemuan yang berlangsung baik antara Presiden Indonesia dengan Donald Trump belum lama ini sebagai indikator bahwa hubungan bilateral kedua negara tetap stabil, meskipun Indonesia melakukan diversifikasi sumber alutsista.
TERPOPULER