- Presiden Prabowo mengkaji pemotongan gaji menteri dan DPR sebagai respons isu konflik Timur Tengah dan stabilitas ekonomi.
- Indonesia belajar dari Pakistan yang menerapkan penghematan ekstrem seperti WFH dan pemotongan hari kerja pemerintah.
- Penghematan juga meliputi pemangkasan konsumsi BBM kementerian dan penghentian belanja fasilitas non-mendesak pemerintah.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui tengah mengkaji wacana pemotongan gaji menteri-menteri kabinetnya, serta anggota DPR RI.
Melalui kajian itu, Prabowo mengirimkan pesan kuat kepada seluruh jajaran kabinetnya untuk segera bersiap menghadapi dampak buruk dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas.
Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta pada Jumat (13/3) pekan lalu, Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh lengah dan harus mengambil langkah proaktif guna melindungi stabilitas ekonomi nasional, terutama terkait konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Kekhawatiran global terhadap gangguan pasokan energi dan lonjakan harga komoditas menjadi alasan utama di balik instruksi ini.
Prabowo menyoroti bahwa sejumlah negara sudah mulai melakukan "ikat pinggang" secara drastis untuk menghindari krisis ekonomi yang lebih dalam.
Belajar dari Langkah Drastis Pakistan
Dalam arahannya, Presiden Prabowo secara spesifik memberikan contoh kebijakan ekstrem yang diambil oleh pemerintah Pakistan.
Negara tersebut dinilai sangat responsif dalam menyikapi situasi kritis di Timur Tengah dengan menerapkan kebijakan yang sebelumnya hanya terlihat saat masa pandemi Covid-19.
Pakistan memperlakukan ancaman ekonomi saat ini sebagai critical measures yang membutuhkan pengorbanan dari seluruh elemen, termasuk jajaran pemerintahan tertinggi.
Baca Juga: Hashim Jamin Perusahaan Afiliasi Prabowo Tak Ikut Tender Program 3 Juta Rumah
"Kita juga harus ambil langkah proaktif. Artinya soal menghemat konsumsi BBM. Kita tak bisa anggap semua aman. ya kita bersyukur aman, tapi kita tidak ada upaya kurangi konsumsi BBM," kata Prabowo di hadapan para menteri, dikutip hari Senin (16/3/2026).
Presiden membeberkan, Pakistan telah menerapkan kebijakan 50 persen work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi seluruh kantor pemerintah maupun swasta.
Tidak hanya itu, hari kerja pun dipotong menjadi hanya empat hari dalam seminggu.
Langkah ini secara instan mampu menekan mobilisasi massa dan penggunaan energi di perkantoran secara signifikan.
Pangkas Gaji Anggota DPR dan Kabinet
Hal yang paling mencolok dari model penghematan Pakistan yang disorot Prabowo adalah soal transparansi dan keadilan anggaran.
