Eropa Kompak Tolak Ajakan Trump Kirim Pasukan ke Selat Hormuz: Ini Bukan Perang Kami

Suara.com - Negara-negara Eropa secara kolektif menyatakan penolakan terhadap seruan Amerika Serikat (AS) untuk mengerahkan kekuatan militer angkatan laut ke wilayah Selat Hormuz.

Sikap tegas ini diambil dengan menekankan bahwa blok Eropa tidak memiliki niat sedikit pun untuk terseret dalam eskalasi konflik militer yang kian memanas antara Washington dan Iran.

Penolakan ini menandai adanya keretakan strategis antara sekutu transatlantik dalam merespons situasi di Timur Tengah.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, memberikan pernyataan resmi pada Senin (16/3) usai melangsungkan pertemuan dengan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels.

Dalam kesempatan tersebut, Kallas menegaskan posisi fundamental Eropa yang "tidak tertarik pada perang tanpa akhir."

Fokus utama Uni Eropa saat ini adalah memperkuat keamanan maritim tanpa harus memperluas cakupan operasi militer yang sudah ada.

Kallas menjelaskan bahwa meskipun Uni Eropa memiliki misi seperti Operasi Aspides di Laut Merah, tidak ada keinginan dari negara-negara anggota untuk memperluas jangkauan operasi tersebut hingga ke Selat Hormuz.

"Tidak ada yang ingin secara aktif terlibat dalam perang ini," ujar Kallas.

Ia menambahkan bahwa prioritas utama blok tersebut adalah menjaga kebebasan navigasi internasional sembari terus mengintensifkan berbagai upaya diplomatik untuk meredam ketegangan.

Senada dengan kebijakan pusat Uni Eropa, Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, turut memberikan penekanan serupa.

Menurut Tajani, misi angkatan laut Uni Eropa yang saat ini berjalan memiliki tugas spesifik untuk mengawal kapal dagang dan melakukan operasi anti-pembajakan, namun mandat tersebut tidak dirancang untuk intervensi militer di Selat Hormuz.

“Kami bersedia memperkuat misi-misi ini,” kata Tajani, namun ia memberikan batasan jelas bahwa “saya rasa misi-misi tersebut tidak dapat diperluas hingga mencakup Selat Hormuz.”

Jerman sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Eropa juga menunjukkan sikap yang tidak kalah keras. Kanselir Friedrich Merz secara terbuka menyatakan bahwa Berlin "tidak akan melakukannya" terkait pengiriman pasukan ke wilayah Teluk.

Merz justru mendesak semua pihak yang terlibat untuk segera mencari solusi politik guna mengakhiri konflik yang terjadi.

Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, memberikan peringatan mengenai aspek legalitas internasional terkait pengerahan militer.

Ia menegaskan bahwa setiap pengerahan pasukan di luar wilayah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) memerlukan landasan hukum yang kuat serta persetujuan dari parlemen.

“Ini bukan perang kami; kami tidak memulainya. Kami menginginkan solusi diplomatik dan penyelesaian konflik yang cepat," tegas Pistorius sebagaimana dilansir Anadolu.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Inggris. Perdana Menteri Keir Starmer menolak tekanan dari Washington untuk bergabung dalam upaya militer di Selat Hormuz.

Starmer menyatakan dengan jelas bahwa Inggris "tidak akan terlibat dalam perang yang lebih luas" dan menekankan pentingnya mandat hukum dalam setiap pengambilan keputusan mengenai pengerahan aset militer negara.

Negara-negara lain seperti Polandia dan Belgia turut memperkuat barisan penolakan ini dengan fokus pada stabilitas regional melalui jalur diplomasi.

Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, bahkan melontarkan kritik terhadap Presiden AS Donald Trump.

Sikorski mengkritik cara Trump menggambarkan NATO sebagai entitas yang terpisah dari AS, sementara di sisi lain mendesak partisipasi aktif Eropa dalam operasi militer di Teluk.

Dari pihak Belgia, Perdana Menteri Bart De Wever memberikan penegasan di hadapan parlemen bahwa negaranya tidak akan ikut serta dalam serangan apa pun yang dilakukan bersama AS dan Israel.

Posisi ini mempertegas bahwa Eropa lebih memilih untuk menjaga jarak dari konfrontasi langsung di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengklaim bahwa "banyak negara" tengah bersiap untuk membantu Amerika Serikat dalam upaya membuka kembali Selat Hormuz.

Namun, Trump tidak merinci nama-nama negara yang dimaksud dengan alasan keamanan, khawatir negara-negara tersebut akan menjadi sasaran balasan dari pihak Iran.

Krisis di Selat Hormuz sendiri menjadi titik nadir ekonomi global setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menutup jalur tersebut bagi sebagian besar kapal.

Penutupan ini merupakan respons atas serangan yang dilancarkan AS dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari lalu.

Selat Hormuz merupakan jalur vital energi dunia; sebelum konflik pecah, sekitar 20 juta barel minyak melintasi jalur ini setiap harinya.

Gangguan pada jalur navigasi ini telah menyebabkan lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional yang berdampak luas pada ekonomi global.