Diskusi Lintas Generasi Soroti Krisis Bangsa, Indonesia Butuh Kepemimpinan Berintegritas

Suara.com - Kekhawatiran terhadap arah masa depan bangsa kembali mengemuka dalam diskusi lintas generasi yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026) malam.

Forum ini menekankan pentingnya menghadirkan kembali konsep kepemimpinan intrinsik sebagai kunci keluar dari kebuntuan krisis sistemik di berbagai sektor.

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai krisis multidimensi yang terjadi saat ini tidak lepas dari melemahnya standar moral dalam kepemimpinan nasional.

Menurutnya, banyak pemimpin lebih mengandalkan otoritas formal dibanding integritas dan rekam jejak.

“Dalam masa depan yang sulit, kita butuh pilar kepemimpinan intrinsik. Pemimpin harus punya track record dan integritas, bukan sekadar menggunakan otoritas tanpa kebijaksanaan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti menurunnya kualitas sumber kepemimpinan yang berdampak pada pengambilan keputusan strategis negara.

Kondisi tersebut dinilai membuat kebijakan sering tidak partisipatif dan jauh dari kepentingan rakyat.

“Sumber kepemimpinan berkualitas makin menurun, digantikan penggunaan kekuasaan yang tidak melibatkan partisipasi publik,” kata Sudirman.

Mantan Panglima TNI, Endriartono Sutarto, menilai krisis kepemimpinan juga berdampak pada kebijakan pertahanan, terutama dalam pengadaan alat utama sistem senjata.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan kekuatan militer harus sejalan dengan kesejahteraan prajurit dan rakyat.

“Negara tidak hanya menjaga kedaulatan, tapi juga menyejahterakan rakyat. Lebih baik alat yang cukup tapi mumpuni, daripada membeli banyak namun cepat usang,” tegasnya.

Endriartono juga mempertanyakan penambahan struktur dan pangkat di tengah keterbatasan anggaran pertahanan.

Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi mengurangi kesejahteraan prajurit di level bawah.

“Anggaran stagnan, tapi struktur bertambah. Ini harus dihitung dampaknya pada prajurit,” ujarnya.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, mengkritik sistem politik yang dinilai tidak lagi sehat karena partai politik cenderung berubah menjadi entitas komersial.

Ia menyebut kondisi ini membuat hanya kalangan tertentu yang bisa masuk ke dalam sistem kekuasaan.

“Format partai seperti sekarang membuat hanya orang super kaya yang bisa masuk. Demokrasi jadi nomor dua, yang penting kekayaan meningkat,” kata Feri.

Pandangan serupa disampaikan pengusaha Anton Supit yang menilai persoalan fiskal negara tidak akan selesai tanpa kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

Ia menegaskan kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian.

“Kita tidak ingin menjatuhkan pemerintah. Ini negara kita bersama, kita ingin semua selamat dan sukses,” ujarnya.

Tokoh antikorupsi Erry Riyana Hardjapamekas menekankan pentingnya kerendahan hati dalam menjalankan kekuasaan.

Menurutnya, pemerintah harus membuka ruang kritik agar tata kelola negara berjalan sehat.

“Kalau mau dikoreksi berarti mengakui negeri ini milik bersama, bukan milik perorangan. Dengan begitu governance bisa berjalan dan kesenjangan dipersempit,” katanya.

Diskusi ditutup dengan pandangan optimistis dari pakar hukum Arief T. Surowijoyo yang melihat kepedulian lintas generasi sebagai modal penting untuk perubahan.

Ia menilai kesamaan keprihatinan menjadi tanda bahwa perbaikan bangsa masih mungkin dilakukan.

“Banyak yang pesimis, tapi saya justru optimistis. Kepedulian kita hari ini menunjukkan ada keinginan kuat untuk memperbaiki bangsa secara total,” pungkasnya.