Pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia ke Gaza Ditunda, Prabowo Tegaskan Bukan untuk Lucuti Senjata

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan penjelasan terbaru mengenai rencana pengiriman Pasukan Perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina.

Rencana tersebut saat ini harus ditangguhkan atau dalam status on hold lantaran pecahnya konflik antara Iran dengan koalisi Israel dan Amerika Serikat.

Penegasan ini disampaikan oleh sang Kepala Negara dalam acara bertajuk "Presiden Prabowo Menjawab" yang berlangsung di kediamannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/3/2026).

“Saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Saya selalu katakan, dalam pembicaraan saya dengan tokoh-tokoh barat, kita akan ikut (Board of Peace) dan kita siap kirim pasukan perdamaian. Asal, saya bilang, semua pihak setuju keterlibatan Indonesia,” kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa persetujuan dari tokoh-tokoh Palestina dan negara-negara mayoritas muslim di Board of Peace (BoP) menjadi faktor krusial dalam misi ini.

Selain dukungan negara-negara Timur Tengah, Hamas secara de facto juga harus menerima kehadiran militer Indonesia di wilayah tersebut.

“Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegas Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan hak national caveats atau batasan nasional yang dihormati dalam aturan internasional.

Melalui aturan tersebut, Indonesia secara tegas menolak untuk terlibat dalam aksi militer apa pun yang ditujukan kepada kelompok Hamas.

“National caveats. Kita tegas, kita tidak mau terlibat dalam aksi militer terhadap Hamas,” ujarnya.

Indonesia juga memastikan tidak akan ikut campur dalam upaya pelucutan senjata terhadap kelompok Hamas.

Fokus utama dari kehadiran TNI di sana murni untuk melindungi warga sipil Palestina dari serangan pihak mana pun.

“Kedua, kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” tegas Prabowo.

Namun, eskalasi perang yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat memaksa pemerintah untuk melakukan konsultasi ulang dan menunda keberangkatan pasukan.

“Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” kata Prabowo.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan sedikitnya 8.000 personel TNI yang siap diberangkatkan untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF).

Meski kesiapan personel di tingkat TNI Angkatan Darat sudah matang, pengiriman resmi masih menanti mandat dari PBB serta situasi keamanan yang lebih kondusif.