Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Ahmad Sahroni Ingatkan KPK: Jangan Sampai Kabur dan Cederai Institusi

Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, angkat bicara terkait keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengalihkan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam, 19 Maret 2026.

Sahroni menilai, secara prinsip, seorang tersangka korupsi seharusnya tetap menjalani masa penahanan di dalam Rutan. 

Namun, ia menyerahkan sepenuhnya pertimbangan teknis dan aturan tersebut kepada pihak internal lembaga antirasuah.

"Mestinya ditahan sih, tapi kembali lagi yang tahu persis aturan dan sikap adalah internal KPK," ujar Sahroni kepada wartawan dikutip Senin (23/3/2026).

Meski mengakui kewenangan KPK, Bendahara Umum Partai NasDem ini memberikan peringatan keras. 

Ia mewanti-wanti agar pengalihan status ini tidak disalahgunakan oleh tersangka untuk melarikan diri, karena hal tersebut akan berdampak fatal pada kredibilitas KPK di mata publik.

"Asal jangan sampai kabur dan hilang saja. Yang rusak nanti institusi KPK sendiri," tegas legislator asal Tanjung Priok tersebut.

Lebih lanjut, Sahroni menjelaskan, bahwa status tahanan luar atau tahanan rumah memang dimungkinkan secara hukum jika bersifat sementara dan memenuhi syarat tertentu. 

Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan sepanjang ada jaminan yang kuat, salah satunya dari pihak keluarga.

"Wajar enggak wajar, KPK sendiri yang memiliki aturan boleh tidaknya tahanan menjadi tahanan luar yang sifatnya sementara. Itu bisa-bisa saja dilakukan selama ada yang memberikan jaminan, yaitu keluarganya, dan disetujui oleh KPK," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penyidik melakukan pengalihan penahanan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.

“Penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Saudara YCQ, dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah, sejak hari Kamis (19/3/2026) malam kemarin,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (21/3/2026).

Menurut Budi, pengalihan ini dilakukan atas permohonan dari pihak keluarga pada 17 Maret 2026. Kemudian, KPK menelaah dan mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

“Pelaksanaannya yakni dengan melakukan pengalihan jenis penahanannya,” ujar Budi.

“Selama melaksanakan pengalihan penahanan tersebut, KPK tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan kepada yang bersangkutan,” tambahnya.