REGIONAL:
- Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menilai rencana WFH satu hari sebagai respons rasional terhadap kenaikan harga energi global.
- Tujuan utama kebijakan WFH ini adalah upaya penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.
- Irawan meminta teknis kebijakan WFH dimatangkan, termasuk adanya pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan pemborosan energi.
Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menilai rencana pemerintah untuk menerapkan skema work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi pegawai pemerintah sebagai langkah yang rasional.
Kebijakan ini muncul sebagai respons strategis terhadap dinamika global yang memicu krisis serta kenaikan harga energi dunia.
Irawan menjelaskan bahwa situasi geopolitik global yang masih eskalatif memaksa Indonesia untuk melakukan penyesuaian demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Situasi global masih eskalatif. Pilihan rasional saat ini kita harus bisa menyesuaikan diri. WFH bagian dari rencana pilihan pemerintah untuk merespons dampak dari konflik tersebut, yang salah satunya adalah ketersediaan dan kenaikan harga energi," ujar Irawan kepada wartawan, Senin (23/3/2026).
Meski mendukung, legislator asal Golkar ini memberikan catatan agar teknis kebijakan tersebut dimatangkan dengan baik.
Ia menekankan bahwa tujuan utama WFH ini adalah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.
"Mengenai WFH ini teknisnya harus dimatangkan dan dihitung dampak dari kebijakan tersebut. Meskipun sebenarnya langkah penghematan dari kebijakan WFH merupakan bagian paling sederhana, yakni terkait dengan pengurangan konsumsi energi warga dari stasiun pengisian bahan bakar," jelasnya.
Lebih lanjut, Irawan mengingatkan bahwa WFH tidak boleh berdiri sendiri. Kebijakan ini harus dirumuskan secara prudent (hati-hati) dan relevan dengan sektor lain, seperti penyediaan logistik bahan pokok dan aktivitas pelaku usaha agar tetap berjalan di masa sulit.
Terkait kekhawatiran publik mengenai terganggunya pelayanan masyarakat, Irawan mengaku optimistis. Menurutnya, birokrasi Indonesia sudah cukup teruji sejak masa pandemi dan kini telah didukung oleh sistem digital yang mumpuni.
"Khusus mengenai pelayanan publik, saya tidak ada kekhawatiran karena birokrasi kita telah memiliki sistem dan pengalaman mumpuni. Banyak hal pelayanan publik kita telah didigitalisasi," tegasnya.
Namun, Irawan memberikan wanti-wanti keras terkait efektivitas kebijakan ini di lapangan.
Ia mendesak adanya aturan pembatasan agar hari WFH tidak disalahgunakan oleh para pegawai untuk bepergian ke luar kota atau berlibur, yang justru akan memicu pemborosan energi baru.
"WFH harus diikuti juga dengan kebijakan pembatasan. Jika tidak ada pembatasan, kegiatan WFH tidak akan berjalan efektif. Potensial pengurangan satu hari kerja tersebut justru disalahgunakan untuk kepentingan bepergian atau liburan yang justru membuat kita lebih boros energi," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia tengah menggodok kebijakan baru terkait pola kerja masyarakat di tengah fluktuasi kondisi ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema kerja fleksibel atau work from home (WFH) sebagai langkah strategis merespons kenaikan harga minyak dunia yang terus membayangi stabilitas ekonomi nasional.
Kebijakan ini diproyeksikan tidak hanya menyasar pegawai di lingkungan pemerintahan, tetapi juga membuka ruang bagi sektor swasta untuk menerapkan pola serupa.
Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika global yang berdampak langsung pada biaya energi dan mobilitas masyarakat di kota-kota besar.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Airlangga Hartarto menekankan bahwa kajian mendalam sedang dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan ini.
Fokus utama dari skema WFH ini adalah menciptakan efisiensi di berbagai lini, terutama dalam penggunaan energi fosil yang harganya sangat bergantung pada pasar internasional.
TERPOPULER
