- KPK mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai strategi percepatan penyidikan perkara korupsi haji.
- Keputusan pengalihan penahanan Yaqut dari Rutan menjadi tahanan rumah adalah keputusan lembaga melalui rapat ekspos.
- Yaqut ditahan KPK mulai 12 Maret 2026 dalam kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji tahun 2023–2024.
Suara.com - Pakar Politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Yon Machmudi, Ph.D., mengkritik keras posisi diplomasi Indonesia dalam menyikapi agresi yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran.
Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Yon menyarankan agar pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas, bahkan jika harus menarik diri dari keanggotaan di badan atau aliansi tertentu, seperti Board of Peace (BOP), apabila keberadaan Indonesia di sana tidak memberikan dampak optimal bagi perdamaian.
"Saya kira pemerintah Indonesia itu harus membaca betul apa yang terjadi sekarang, harus dikaji dampaknya, termasuk juga apakah posisi di BOP itu bisa optimal atau tidak. Kalau tidak optimal kemudian ada di bayang-bayang Amerika dan Israel, lebih baik kita untuk mundur, cabut gitu ya," tegas Yon, dikutip pada Kamis (26/3/2026).
Dilema Psikologis dan Masalah Ketegasan
Prof. Yon menilai posisi Indonesia dalam suatu badan internasional yang melibatkan aktor besar seperti Amerika Serikat dan Israel berpotensi memengaruhi ketegasan sikap pemerintah secara psikologis.
Ia menekankan pentingnya konsolidasi penyeimbang di dalam forum tersebut agar tetap optimal, dengan mendorong kerja sama bersama negara-negara Arab dan dunia Islam yang memiliki misi jelas serta batasan tegas.
"Kalau memang optimal di BOP, harus ada penyeimbang. Bisa nggak Israel dan Amerika dikontrol, gitu ya, bergabung dengan negara Arab dan dunia Islam yang lain yang ada di situ, tetapi punya misi yang jelas dan tahu bahwa kalau ini enggak boleh dilakukan, ini adalah redline-nya," ujarnya.
Menurutnya, negara-negara Arab memiliki kekuatan ekonomi besar yang dapat menjadi instrumen tekanan terhadap AS, terutama melalui komitmen investasi bernilai tinggi. Negara-negara tersebut memiliki daya tawar ekonomi yang sangat besar yang seharusnya dapat digunakan sebagai instrumen kontrol politik.
Berbeda dengan Indonesia yang, jika dilihat, jauh lebih kecil secara nilai ekonomi di mata AS, sehingga keberanian diplomatik menjadi kunci utama.
“Sementara kita diminta 1 miliar saja sudah mikirnya besar, gitu… Harusnya secara smart itu digunakan. Pedagang itu kan harus datang kepada pembeli, bukan pembeli disuruh datang ke pedagang,” jelas Yon.
Di akhir pernyataannya, Yon menekankan bahwa diplomasi Indonesia tidak boleh lagi dipersepsikan sebagai pengekor kepentingan Barat. Indonesia harus memiliki kemandirian dan harga diri di kancah internasional.
"Indonesia merapatnya harus mulai jelas sebagai daya tekan terhadap Amerika agar tidak dipersepsikan mengekor atau tunduk kepada Amerika. Kebanggaan dan kehormatan ini yang harus kita jaga agar tidak seterusnya diatur oleh Amerika," pungkas Yon.
Reporter: Dinda Pramesti K
TERPOPULER
