REGIONAL:
- Direktur Amnesty International Indonesia menilai penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus bernuansa politis dan lamban.
- Pihak kepolisian dan TNI merilis inisial pelaku berbeda, menimbulkan kekhawatiran kesimpangsiuran fakta penyelidikan.
- Usman Hamid mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta melibatkan masyarakat sipil dan pemrosesan hukum di peradilan umum.
Suara.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, sangat bernuansa politis dan nonyuridis.
Sebab, hingga pekan kedua pasca-penyiraman air keras terhadap Andrie, penegakan hukum perkara ini terkesan melambat dan janggal.
“Bukan karena kendala teknis dan administratif, tapi kental nuansa politis dan nonyuridis,” kata Usman dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).
Usman juga menilai penyerahan jabatan Kepala BAIS yang dinyatakan Kapuspen TNI sebagai “bentuk tanggung jawab” justru bernuansa politis.
“Karena itu harus diarahkan pada pertanggungjawaban yuridis di peradilan umum,” ujarnya.
Dalam mengungkap para pelaku, antara pihak TNI dan Polri pun memiliki versi masing-masing. Pihak kepolisian menyebut kedua pelaku penyerang Andrie berinisial BHC dan MAK.
“Namun Danpuspom TNI pada 18 Maret lalu tiba-tiba merilis empat inisial anggota TNI (NDP, SL, BHW, dan ES), tanpa kejelasan bukti-bukti yang diperoleh dan peran masing-masing,” katanya.
“Kami khawatir polisi dan militer bergerak sendiri-sendiri, sehingga terjadi kesimpangsiuran fakta,” imbuh Usman.
Oleh sebab itu, Presiden perlu membentuk tim pencari fakta (TPF) yang melibatkan penegak hukum, masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh berintegritas moral tinggi. Agar lebih efektif, DPR perlu membentuk TPF yang melibatkan Komisi I dan III.
“Tanpa peran maksimal DPR, maka kasus ini berisiko berhenti di tengah jalan. Pembentukan TPF ini sudah sangat mendesak agar penyelidikan berjalan objektif dan imparsial,” jelas Usman.
Usman mengatakan negara harus memproses kasus ini di peradilan umum, bukan peradilan militer, sesuai Tap MPR No. VII/2000 dan UU TNI, bahwa prajurit yang melakukan tindak pidana umum wajib tunduk pada peradilan umum.
“Ingat, kasus Andrie bukan sekadar tindak pidana percobaan pembunuhan biasa. Ini teror sistematis yang dirancang untuk membungkam suara kritis dan hak konstitusional warga negara dalam berpendapat,” pungkasnya.
Diketahui, TNI mengganti Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) menyusul aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS yang diduga dilakukan oleh anggota BAIS beberapa waktu lalu.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah, mengatakan pergantian jabatan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
“Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” katanya saat di Jakarta Timur, Rabu (25/3/2026).
Sebelumnya, Komandan Puspom TNI, Mayjen TNI Yusri Nuryanto, mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus merupakan empat prajurit TNI.
Adapun keempat pelaku teror air keras ini berinisial NDP, SL, BHW, dan ES, yang merupakan anggota BAIS. Saat ini, keempat prajurit tersebut telah dilakukan penahanan di Pomdam Jaya.
TERPOPULER
