Ketegangan di Selat Hormuz, Mengapa Indonesia Terlempar dari Daftar Jalur Hijau Militer Iran?

Suara.com - Ketegangan di jalur urat nadi energi dunia, Selat Hormuz, memasuki babak baru. Hal ini usai militer Iran secara resmi merilis daftar negara yang mendapatkan jaminan 'jalur aman' bagi kapal-kapal yang hendak melintas.

Dalam pengumuman yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, kemarin Teheran secara mengejutkan tidak menyertakan Indonesia dalam daftar enam negara sahabat yang diizinkan melintas bebas.

Pengumuman ini seolah menjadi tamparan diplomatik bagi Indonesia. Mengingat hubungan Jakarta dan Teheran selama ini relatif stabil dan jauh dari konfrontasi terbuka.

Mekanisme skrining yang diterapkan oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) kini jauh lebih agresif dan teknis. Setiap kapal yang mendekati pintu masuk selat wajib melakukan koordinasi radio intensif dan menyerahkan manifes kargo secara transparan kepada pusat komando IRGC.

Militer Iran pun tak ragu mengerahkan drone pengintai dan kapal cepat untuk melakukan intersep fisik guna memverifikasi identitas kapal yang tidak terdaftar dalam kategori aman.

Bagi kapal yang tidak masuk daftar, termasuk Indonesia, prosedur pemeriksaan ini bisa memakan waktu cukup lama. Belum lagi dengan risiko penahanan jika ditemukan indikasi sekecil apa pun yang dianggap menguntungkan lawan Iran.

Kriteria "negara sahabat" versi Teheran pun kini seolah sudah bergeser dari sekadar kedekatan historis menjadi loyalitas geopolitik yang transaksional.

Saat ini, tercatat ada China, Rusia, Pakistan, Irak, dan India, yang secara resmi diakui sebagai mitra dengan akses bebas. Namun beberapa waktu lalu ada pula kapal dari Bangladesh, Thailand, Turki serta Malaysia yang juga telah diperbolehkan untuk lewat Selat Hormuz.

"Untuk sejumlah negara yang kami anggap bersahabat atau dalam kasus tertentu yang kami nilai perlu, angkatan bersenjata kami telah memberikan pengawalan secara aman," kata Araghchi seperti dikutip kantor berita Reuters.

Kemenlu RI Intensifkan Diplomasi

Situasi ini membuat Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan telah mengintensifkan langkah diplomasi untuk menjamin keselamatan aset dan awak kapa nasional.

Juru Bicara Kemlu mengonfirmasi bahwa komunikasi tingkat tinggi terus dilakukan dengan pihak Teheran. Tujuannya guna melakukan klarifikasi status navigasi kapal-kapal Indonesia.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa kapal-kapal pengangkut komoditas strategis tetap bisa melintas tanpa gangguan fisik dari militer setempat. Sembari terus memantau pergerakan setiap kapal yang berada di zona merah.

"Dubes kita di Teheran terus berkomunikasi dengan pemerintahan Iran dan otoritas terkait mengenai hal ini. Kita akan terus dorong pendekatan diplomatik yang intensif terkait isu spesifik ini, karena ini merupakan isu yang krusial untuk kita," ujar Jubir Kemlu RI Yvonne Mewengkang.

Antara Isu BOP dan Pragmatisme Geopolitik

Eskalasi di Selat Hormuz tidak hanya menjadi persoalan teknis pelayaran, tetapi juga cermin dari keretakan diplomasi yang lebih dalam.

Dicoretnya Indonesia dari daftar "jalur aman" militer Iran memicu spekulasi besar.

Benarkah keanggotaan Indonesia di Board of Peace (BOP) menjadi pemicu utama keretakan ini? Lantas, mengapa negara seperti India yang dikenal dekat dengan Israel justru masuk dalam daftar aman, sementara Indonesia terlempar ke jalur pemeriksaan ketat?

Melihat situasi ini, Ali Muhammad, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), memberikan analisisnya.

Meski banyak yang mengaitkan ketegangan ini dengan keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP), Ali menilai alasan tersebut kurang relevan.

"Menurut saya tidak terkait dengan Indonesia di BoP," kata Ali kepada Suara.com, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, meskipun situasi memanas, ada faktor-faktor teknis dan strategis yang lebih dominan daripada sekadar sentimen keanggotaan organisasi tertentu.

Indonesia saat ini memang belum masuk dalam daftar negara yang mendapat akses bebas tanpa syarat dari Iran. Hal itu menyusul Teheran lebih memprioritaskan negara-negara dengan hubungan strategis dan kepentingan geopolitik yang lebih erat seperti China, Rusia, dan India.

"Sementara itu, posisi Indonesia masih berada di luar kategori tersebut, sehingga tidak memperoleh perlakuan khusus dalam akses pelayaran di kawasan yang sangat vital bagi perdagangan energi global ini," kata dia.

Meski demikian, Ali menegaskan bahwa hal tersebut bukan berarti membuat kapal Indonesia dilarang melintas sepenuhnya. Kapal-kapal Indonesia tetap dapat melewati Selat Hormuz, hanya saja harus melalui mekanisme koordinasi dan izin ketat dari otoritas Iran.

"Dalam beberapa kasus, kapal Indonesia bahkan sempat mengalami penahanan sementara atau pemeriksaan ketat, yang menunjukkan bahwa situasi di lapangan sangat dipengaruhi oleh dinamika keamanan dan politik kawasan," ucapnya.

Perbandingan dengan Malaysia: Agresivitas vs Prosedural

Namun satu hal yang menarik perhatian adalah keberhasilan Malaysia menembus daftar aman tersebut melalui lobi intensif. Ali menyoroti perbedaan kontras antara pendekatan Jakarta dan Kuala Lumpur.

Menurutnya lobi ekonomi Malaysia melalui Petronas jauh lebih agresif dalam membangun kedekatan konkret di sektor energi dengan Iran dibandingkan Pertamina di Indonesia.

"Kelihatannya, Peran Pertamina tidak seagresif Petronas di kawasan tersebut juga membuat kedekatan ekonomi tidak sekuat Malaysia," ucapnya.

Selain itu sikap politik Malaysia lebih berani mengambil posisi "terukur tapi tegas" pada isu global tertentu, yang memberikan sinyal politik jelas kepada Teheran.

"Sebaliknya, Indonesia cenderung lebih berhati-hati dan prosedural, baik karena skala kepentingan yang lebih luas maupun kebutuhan menjaga keseimbangan hubungan dengan banyak aktor global," ujarnya.

Memang, kata Ali, pendekatan Indonesia ini tidak semata-mata kaku. Namun RI lebih memilih pendekatan yang lebih kalkulatif dan defensif. Sementara Malaysia lebih fleksibel dan oportunistik dalam memanfaatkan celah kerja sama.

Anomali India dan Peluang Diplomasi RI

Hal yang cukup ironis dalam daftar besutan Iran itu adalah terpampangnya India di sana. Padahal, secara politik, Perdana Menteri Narendra Modi dikenal memiliki hubungan diplomatik sangat dekat dengan Benjamin Netanyahu dan cenderung pro-Israel.

Menurut Ali, ini adalah kalkulasi murni dari Teheran.

"Padahal India itu pro Israel. Mungkin kalkulasi Iran, syukur-syukur bisa 'dirangkul' karena India negara tetangga yang besar," ujarnya.

Namun, harapan bagi Indonesia belum sepenuhnya tertutup. Mengingat hubungan historis Indonesia-Iran yang sebenarnya jauh lebih baik daripada hubungan Iran dengan negara-negara Arab tetangganya.

Ali bilang hambatan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat melalui pendekatan diplomatik aktif.

"Ini bisa diselesaikan secara cepat kalau pemerintah pro aktif diplomasi dengan otoritas Iran. Hubungan Iran-Indonesia itu bagus, jauh lebih bagus dari pada Iran dengan negara-negara tetangga Arab," tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, pilihan yang bijak ketika Indonesia mulai mempertimbangkan diversifikasi sumber energi dan rute logistik guna mengurangi ketergantungan pada titik jenuh strategis tersebut.

"Hal ini penting mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu chokepoint paling strategis di dunia. Sehingga setiap ketegangan geopolitik di dalamnya dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia," tandasnya.

Pasokan BBM Terancam

Eskalasi di Selat Hormuz bukan sekadar isu kedaulatan di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian rakyat.

Mengingat posisi strategis jalur ini, gangguan sekecil apa pun akan berdampak sistemik.

Indonesia sendiri cukup bergantung pada kawasan ini, di mana diperkirakan sekitar 20-25 persen pasokan minyak mentah di tanah air diimpor dari Timur Tengah melewati Selat Hormuz.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sebanyak 20-25 persen pasokan minyak mentah Indonesia diimpor dari Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz.

Jika kapal-kapal pengangkut berbendera merah putih terus menghadapi prosedur pemeriksaan ketat atau risiko penahanan oleh militer Iran, maka ketahanan energi nasional berada dalam pertaruhan besar.

Apalagi Selat Hormuz merupakan salah satu jalur ekspor minyak paling vital di dunia. Selat selebar sekitar 33-50 kilometer itu menghubungkan produsen minyak utama Teluk seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, dan Iran ke pasar global.

Menurut data Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), sekitar 20 juta barel minyak per hari atau setara hampir 20 persen kebutuhan dunia melewati jalur ini pada 2024.

Selain minyak mentah, sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair (LNG) global, terutama dari Qatar tueut melintasi perairan sempit tersebut. Lebih dari 80 persen ditujukan ke pasar Asia, termasuk China, Jepang, dan Korea Selatan.

Sehingga ketika konflik di sekitar Iran memicu blokade atau gangguan di Selat Hormuz, dampaknya tidak hanya regional saja melainkan global. Pasokan energi dunia terancam tersendat.

Dalam hukum ekonomi, ketika pasokan terganggu sementara permintaan tetap, harga melonjak.

Subsidi energi di dalam negeri menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah dihadapkan pada dilema: mempertahankan subsidi dengan konsekuensi defisit melebar atau menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Pengamat Energi UGM, Fahmy Radhi, menilai kenaikan harga BBM berpotensi terjadi jika harga minyak internasional terus melonjak akibat perang. Ia turut mengingatkan tekanan itu diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan potensi inflasi.

"Nah harga minyak dunia sekarang tinggi, rupiah sangat melemah, inflasi memang masih rendah. Tapi begitu dinaikkan harga maka akan terjadi kenaikan inflasi," kata Fahmy.

Sementara itu untuk BBM nonsubsidi, kenaikan harga rasanya hampir tak terhindarkan sebab harga yang mengikuti pasar.

Dampaknya kemudian menjalar ke seluruh sektor: biaya transportasi naik, ongkos logistik meningkat, harga bahan pokok terdorong, dan inflasi menggerus daya beli.

Efek Domino

Guru Besar Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Agus Sartono, memperingatkan bahwa hal pertama yang harus diantisipasi adalah shortage atau kelangkaan energi.

Menurutnya, implikasi dari kelangkaan ini akan sangat panjang karena memicu kenaikan biaya di segala lini.

"Energi pasti akan naik, transportation cost naik, production cost naik. Ini yang bahaya," ujar Agus.

Ia menekankan adanya efek tunda (time lag) dalam krisis ini. Hal itu mengingat kontrak pembelian impor bahan bakar biasanya dilakukan untuk jangka waktu 3 hingga 6 bulan ke depan.

"Jika eskalasi ini meluas dan bertahan lebih dari tiga bulan, dampaknya bisa merembet ke mana-mana. Ekspor-impor terganggu, pendapatan terganggu, hingga potensi PHK di mana-mana," tandasnya.