- Warga bantaran rel Jakarta seperti Selamet (55) yang hidup dari memulung berharap penuh pada janji relokasi Presiden Prabowo ke rumah susun.
- Selamet bersedia pindah ke rusun asalkan gratis atau biaya sewanya terjangkau sesuai kemampuan ekonominya sebagai pekerja informal.
- Warga skeptis terhadap proses birokrasi tingkat bawah karena pernah mengalami pembatalan sosialisasi dan ketidakadilan pembagian bantuan.
Suara.com - Di balik bisingnya mesin kereta api yang melintas setiap waktu, terselip harapan besar sekaligus kekhawatiran mendalam dari warga yang mendiami pinggiran rel di Jakarta. Salah satunya adalah Selamet Riadi (55), pria asal Tegal yang sudah menghabiskan hampir seluruh hidupnya di bantaran rel sejak usia tujuh tahun.
Selamet menjadi saksi hidup bagaimana kemiskinan memaksanya bertahan di tempat yang mempertaruhkan nyawa. Pekerjaannya yang dulu pedagang mainan keliling, kini berganti menjadi pemulung demi menyambung hidup.
"Ya risikolah, orang namanya juga saya orang nggak mampu, pengen ngontrak nggak ada duite (uangnya). Jadi mau nggak mau tinggal di sini, ya harus berhati-hatilah," ujar Selamet saat ditemui di kediamannya baru-baru ini.
Harapan pada Sosok Prabowo
Nama Presiden Prabowo Subianto belakangan menjadi buah bibir di kawasan tersebut. Kabar mengenai rencana relokasi warga pinggir rel ke rumah susun (rusun) membawa angin segar. Selamet menceritakan momen ketika sang Presiden datang langsung dan bertanya kepadanya.
"Tapi saya sempat ditanyain sama Bapak Presiden nih, 'Kamu mau rumah?' 'Mau Pak, yang penting gratis Pak' gitu. Daripada saya tinggal di sini gitu. Tinggal di sini juga risiko, takutnya ada kereta gitu," tuturnya menirukan percakapan kala itu.
Selamet mengaku sangat berterima kasih jika janji tersebut benar-benar terealisasi. Baginya, pindah ke hunian yang lebih layak adalah mimpi untuk mengubah garis hidup.
"Ya terima kasih banyak gitu sama Bapak Prabowo gitu kalau bener-bener orang sini mau dipindahin. Ya harapan saya ya pengen berubahlah biar nggak tinggal di sini gitu," tambahnya.
Trauma Birokrasi dan Ketidakpercayaan pada RT
Meski menyambut baik janji Presiden, Selamet tak bisa menyembunyikan rasa skeptisnya terhadap proses birokrasi di tingkat bawah. Ia mengaku sempat dimintai data KTP oleh pihak kelurahan dan wali kota, namun rencana rapat sosialisasi justru mendadak batal tanpa alasan jelas.
Ia juga mencurahkan kekecewaannya terhadap oknum pengurus lingkungan (RT) yang dianggapnya sering kali tidak adil dalam menyalurkan bantuan.
"Ya kalau unek-unek saya sih gini, kalau itu udah jatuhnya ke RT, orang-orang sini udah nggak ada yang percaya. Kayak dulu contohnya sembako. Orang-orang sini yang untuk tameng doang gitu, orang-orang sini nggak ada yang dapat, yang dapat keluarganya RT-nya doang gitu," keluh Selamet dengan nada getir.
Selamet mengaku seumur hidupnya hampir tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah, kecuali satu kali bantuan uang tunai melalui ATM. Hal inilah yang membuatnya meminta agar proses relokasi nanti dilakukan secara transparan dan tanpa syarat yang menyulitkan.
"Ya kalau disuruh pindah ya saya mau pindah gitu, yang penting nggak ada persyaratan ini dan itu gitu. Nggak meribetkan. Jadi nggak bikin neko-nekolah, kalau pindah dasarnya mau dikasih ya kasih gitu, nggak pakai ini dan itu gitu," tegasnya.
Soal Bayar Rusun: ‘Asal Semampu Saya’
Terkait skema tinggal di rusun yang kabarnya hanya digratiskan selama enam bulan pertama, Selamet mengaku tidak keberatan jika nantinya harus mencicil atau membayar biaya sewa, asalkan tarifnya terjangkau dengan kantongnya sebagai pekerja serabutan.
"Ya nggak masalah kalau bener-bener ada gitu dikasih, nggak jadi masalah. Yang penting dengan semampu sayalah bayarnya, ibaratnya 500 ke bawah atau gimana gitu," pungkasnya.
Kini, Selamet dan warga pinggiran rel lainnya hanya bisa menunggu. Di antara deru kereta yang memekakkan telinga, mereka menggantungkan harapan agar janji relokasi ini bukan sekadar omon-omon atau komoditas politik semata.
TERPOPULER
