Dunia Ramai-ramai Tolak Bantu AS Serang Iran

Suara.com - Pemerintah Austria secara resmi menyatakan penolakan terhadap permohonan Amerika Serikat mengenai penggunaan ruang udara nasional.

Langkah tegas ini diambil berkaitan dengan rencana operasi militer yang ditujukan kepada wilayah Republik Islam Iran.

Wina mendasarkan keputusan tersebut pada aturan hukum netralitas yang telah lama menjadi pondasi kebijakan luar negeri mereka.

Juru bicara kementerian pertahanan setempat memberikan konfirmasi bahwa Washington telah mengirimkan sejumlah surat permohonan resmi.

Meski demikian pihak berwenang tidak merinci berapa banyak frekuensi permintaan yang diajukan oleh gedung putih tersebut.

Austria tetap pada pendirian untuk meninjau setiap izin terbang secara mendalam dan sangat selektif.

Negara ini belum mengeluarkan larangan terbang secara menyeluruh namun pemeriksaan tetap dilakukan per kasus.

Dukungan terhadap sikap pemerintah ini juga datang dari kekuatan politik oposisi yakni Partai Sosial Demokrat.

Mereka meminta agar eksekutif tidak memberikan kelonggaran sedikitpun bagi pergerakan logistik tempur menuju kawasan Teluk.

“Menteri Pertahanan Klaudia Tanner (OVP) seharusnya tidak menyetujui satu pun penerbangan militer AS ke Teluk. Ia juga seharusnya tidak menyetujui penerbangan transportasi atau dukungan logistik lainnya,” kata Sven Hergovich, kepala SPO di Austria Hilir.

Sven Hergovich menekankan bahwa keterlibatan dalam konflik bersenjata hanya akan membawa kerugian besar bagi stabilitas.

Menurut pandangannya situasi peperangan saat ini telah mengancam roda perekonomian di seluruh daratan Eropa.

“Sama seperti yang dilakukan Spanyol, Prancis, Italia, dan Swiss. Perang ini merusak kepentingan ekonomi Austria, Eropa secara keseluruhan, dan perdamaian dunia,” ujarnya, menambahkan.

Sebelumnya negara lain seperti Spanyol telah lebih dahulu mengunci jalur udara mereka dari aktivitas militer.

Italia juga dilaporkan menolak permintaan pendaratan pesawat perang Amerika yang hendak menuju basis di Sisilia.

Konfrontasi bersenjata antara pihak Amerika-Israel melawan Iran telah pecah sejak akhir Februari tahun 2026.

Operasi udara tersebut memicu jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar yang mencapai angka ribuan orang.

Salah satu korban yang dikonfirmasi tewas adalah pemimpin tertinggi negara Iran pada masa itu yakni Ali Khamenei.

Teheran segera melancarkan aksi balasan dengan mengerahkan gelombang pesawat tanpa awak serta proyektil rudal.

Serangan balasan tersebut menyasar objek vital milik Amerika Serikat di Yordania hingga beberapa negara Teluk.

Dampak dari saling serang ini merembet pada kekacauan jadwal penerbangan sipil dan pasar keuangan global.

Kondisi infrastruktur di berbagai titik strategis dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat hantaman senjata berat tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bereaksi keras terhadap situasi yang berkembang di perairan internasional saat ini.

Ia mendesak agar negara-negara yang tergabung dalam NATO menunjukkan keberanian mereka dalam menghadapi krisis ini.

“They must be brave, and they should go in and they should send their ships in, and enjoy it,” kata Trump kepada harian Politico, Kamis.

Trump memberikan pernyataan yang meragukan peran kolektif aliansi pertahanan tersebut dalam mengamankan jalur pelayaran.

Saat ini akses utama di Selat Hormuz berada dalam kendali penuh militer Iran sebagai bentuk defensif.

Presiden ke-47 Amerika Serikat itu mengaku tidak terlalu memikirkan dukungan dari para mitra aliansinya tersebut.

Keresahan Trump dipicu oleh macetnya distribusi minyak dunia yang mencapai puluhan juta barel setiap harinya.

Trump berpendapat bahwa negara-negara pengguna energi harus aktif dalam membuka kembali blokade di Selat Hormuz.

Ia menganggap beban keamanan jalur perdagangan tersebut tidak seharusnya dipikul sendirian oleh pihak Amerika Serikat.

Rencananya Donald Trump akan melakukan pertemuan khusus dengan Sekretaris Jenderal NATO yakni Mark Rutte.

Diskusi tingkat tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung di Washington pada pekan mendatang guna membahas isu krusial.

Sejarah mencatat bahwa NATO sangat jarang menggunakan hak pertahanan bersama yang tertuang dalam Pasal 5.

Satu-satunya momen penggunaan pasal tersebut terjadi saat Amerika Serikat mengalami serangan teroris puluhan tahun silam.

Ketentuan itu mewajibkan seluruh anggota untuk membantu rekan aliansi yang sedang mendapatkan serangan bersenjata.

Namun para sekutu justru balik mengkritik Trump karena memulai agresi ke Iran tanpa diskusi bersama.

Trump bahkan melontarkan sebutan yang kurang menyenangkan kepada para pemimpin negara anggota NATO lainnya.

Dalam wawancara terpisah dengan harian Inggris, The Telegraph, Trump menyebut anggota NATO “pengecut” dan mempertimbangkan kemungkinan AS menarik diri dari aliansi tersebut.

Keinginan Trump untuk memisahkan Amerika dari NATO sebenarnya sudah terlihat sejak periode pertamanya menjabat.

Akan tetapi rencana keluar secara sepihak tersebut dipastikan tidak akan berjalan dengan mudah dan cepat.

Terdapat aturan hukum yang cukup ketat yang membatasi kewenangan presiden dalam mengambil keputusan besar tersebut.

Undang-undang yang disahkan tahun 2023 mengharuskan adanya persetujuan dari mayoritas mutlak di tingkat Senat.

Tanpa dukungan dua pertiga suara dari anggota Senat maka status keanggotaan Amerika di NATO tetap terjaga.