- Mahfud MD menyatakan Indonesia memiliki instrumen hukum lengkap untuk mengekstradisi koruptor yang melarikan diri ke luar negeri.
- Kendala eksekusi penangkapan koruptor disebabkan oleh hambatan diplomatik, birokrasi, serta kurangnya integritas aparat dalam penegakan hukum.
- KPK akan menghentikan penyidikan kasus TPPU senilai Rp189 triliun setelah tersangka utama Siman Bahar meninggal dunia.
Kasus ini sempat menjadi perhatian publik secara luas ketika Satgas TPPU yang dibentuk pemerintah mulai membongkar transaksi janggal senilai ratusan triliun rupiah.
Kematian Siman Bahar di luar negeri secara otomatis mengubah arah penanganan perkara yang telah berjalan selama beberapa waktu terakhir.
Saat ini KPK sedang mempersiapkan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Siman Bahar alias Bong Kin Phin.
Langkah ini diambil sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia.
Lembaga anti rasuah tersebut membutuhkan surat keterangan kematian dan sejumlah dokumen lain hingga SP3 itu terbit.
Proses administrasi ini melibatkan koordinasi dengan otoritas negara tempat tersangka meninggal dunia guna memastikan validitas informasi sebelum kasus tersebut secara resmi dihentikan.
Meskipun penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia dihentikan, publik tetap menyoroti bagaimana kelanjutan pengembalian aset negara yang diduga telah dicuci oleh pelaku.
Penegakan hukum dalam kasus TPPU biasanya berfokus pada perampasan aset, namun meninggalnya tersangka utama menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik untuk menuntaskan aliran dana Rp189 triliun tersebut hingga ke akar-akarnya.
TERPOPULER
