Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

Muhammad Yasir | Lilis Varwati | Suara.com

Senin, 30 Maret 2026 | 21:07 WIB
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Indonesia (KPRPI), Mahfud MD saat berada di Unhas [SuaraSulsel.id/Istimewa]
  • Rekomendasi Komisi Reformasi Polri telah rampung sejak 7 Februari 2026.
  • Mahfud MD menyatakan laporan belum disampaikan publik, menunggu jadwal laporan langsung kepada Presiden Prabowo.
  • Tim menunggu jadwal pelaporan resmi karena Presiden saat ini sibuk menangani isu internasional prioritas lainnya.

Suara.com -
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD mengungkap nasib laporan Komisi Reformasi Polri yang hingga kini belum juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat di DPD RI, Mahfud menegaskan tim yang dibentuk pemerintah sebenarnya sudah merampungkan seluruh rekomendasi sejak 7 Februari 2026. Namun, laporan tersebut masih tertahan karena belum ada jadwal dari Presiden.

"Tanggal 2 Februari itu kita sudah lapor kirim surat, kami sudah selesai, siap melapor, dan kami tidak akan sampaikan ini ke publik sebelum kami lapor ke presiden. Itu etika," kata Mahfud di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Namun hingga kini, menurut Mahfud, belum ada respons dari Istana meski surat sudah dikirim sejak dua bulan lalu.

Mahfud mengungkapkan, Presiden sebelumnya meminta agar laporan tidak dikirim secara tertulis, melainkan disampaikan langsung untuk menghindari kebocoran.

Mahfud beranggapan kalau Prabowo saat ini masih sibuk dengan berbagai isu yang menyita perhatian lebih besar, termasuk masalah konflik di Iran serta keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP).

"Tapi sampai sekarang presiden sibuk, sibuk BOP lah, sibuk Hormuz, sibuk apa. Kita maklum, ini tidak prioritas bagi presiden. Ya kita nunggu saja," ucapnya.

Meski begitu, ia memastikan substansi laporan reformasi Polri telah selesai dan dinilai cukup komprehensif karena melibatkan berbagai perspektif, termasuk dari internal kepolisian dan penegak hukum lainnya.

Mahfud menambahkan, rekomendasi yang disusun tidak hanya berisi pembaruan, tetapi juga mempertahankan aspek lama yang dinilai masih relevan.

"Kita memberi hal-hal baru, tapi juga yang lama yang masih bagus kita ya pertahankan," tuturnya.

Ia pun menegaskan saat ini posisi tim hanya menunggu jadwal dari Presiden untuk memaparkan laporan tersebut secara resmi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Prabowo Bertemu Kaisar Naruhito di Tokyo, Sinyal Kuat Kemitraan Indonesia-Jepang

Prabowo Bertemu Kaisar Naruhito di Tokyo, Sinyal Kuat Kemitraan Indonesia-Jepang

News | Senin, 30 Maret 2026 | 18:43 WIB

Purbaya Ungkap Prabowo Mau Bikin Kawasan Ekonomi Khusus Baru buat Tarik Investor Asing

Purbaya Ungkap Prabowo Mau Bikin Kawasan Ekonomi Khusus Baru buat Tarik Investor Asing

Bisnis | Senin, 30 Maret 2026 | 16:41 WIB

Nyamar Tanpa Lencana dan Pelat RI 1, Blusukan Prabowo di Bantaran Rel Kasih Solusi atau Pencitraan?

Nyamar Tanpa Lencana dan Pelat RI 1, Blusukan Prabowo di Bantaran Rel Kasih Solusi atau Pencitraan?

News | Senin, 30 Maret 2026 | 15:15 WIB

Terkini

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:38 WIB

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:01 WIB

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:42 WIB

AHY Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Diberi Nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono

AHY Umumkan Kelahiran Anak Kedua, Diberi Nama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:09 WIB

Percakapan Singkat Seusai Maghrib Jadi Kenangan Terakhir Ayah Praka Farizal Sebelum Putranya Gugur

Percakapan Singkat Seusai Maghrib Jadi Kenangan Terakhir Ayah Praka Farizal Sebelum Putranya Gugur

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:02 WIB

H-1 MBG Kembali Beroperasi, Relawan SPPG Jakbar Gas Pol Bersihkan Dapur

H-1 MBG Kembali Beroperasi, Relawan SPPG Jakbar Gas Pol Bersihkan Dapur

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:02 WIB

Polisi Panggil Aiman soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi: Bukan Soal Pribadi Tapi Program Tayangan

Polisi Panggil Aiman soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi: Bukan Soal Pribadi Tapi Program Tayangan

News | Senin, 30 Maret 2026 | 18:58 WIB

Duka Mendalam atas Gugurnya Personel TNI, Menlu Sugiono Kecam Keras Serangan Israel di Lebanon

Duka Mendalam atas Gugurnya Personel TNI, Menlu Sugiono Kecam Keras Serangan Israel di Lebanon

News | Senin, 30 Maret 2026 | 18:54 WIB

Perubahan Iklim Tingkatkan Risiko Kematian, Negara Miskin Paling Terdampak

Perubahan Iklim Tingkatkan Risiko Kematian, Negara Miskin Paling Terdampak

News | Senin, 30 Maret 2026 | 18:50 WIB

Sebut Ada Hambatan Politis, Kuasa Hukum Andrie Yunus Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen

Sebut Ada Hambatan Politis, Kuasa Hukum Andrie Yunus Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Independen

News | Senin, 30 Maret 2026 | 18:49 WIB