Iran Perketat Aturan Selat Hormuz Hadapi Blokade AS di Teluk Persia

Suara.com - Pemerintah Iran secara resmi mulai merancang regulasi ketat bagi seluruh lalu lintas kapal yang melintasi kawasan strategis Selat Hormuz.

Langkah ini diambil sebagai bentuk pertahanan kedaulatan setelah upaya diplomasi dengan Amerika Serikat menemui jalan buntu di Pakistan.

Dikutip dari Sputnik, Teheran kini memposisikan jalur perairan tersebut sebagai instrumen tawar utama dalam menghadapi tekanan militer global yang kian meningkat.

Ketegangan ini menjadi babak baru dalam konfrontasi terbuka yang mengancam stabilitas distribusi energi dari wilayah Timur Tengah.

Blokade fisik yang diluncurkan Washington memaksa Iran untuk menggunakan legitimasi hukum internasional atas wilayah perairannya sendiri.

Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan aset nasional yang sangat vital bagi mereka.

Mohajerani menyatakan kebijakan ini penting untuk menjaga posisi tawar negara dalam dinamika hubungan internasional yang sedang memanas.

"Selat Hormuz adalah aset strategis negara kami. Seperti halnya aset yang digunakan sebagai alat tawar dalam hubungan dengan negara lain, perlu dibuat aturan khusus," kata Mohajerani.

Pemerintah Iran memastikan akan menggerakkan seluruh sumber daya demi menjamin penghormatan dunia terhadap kedaulatan wilayah tersebut.

Teheran menilai intervensi asing di koridor maritim tersebut telah melampaui batas kewajaran hukum laut internasional saat ini.

Kegagalan Diplomasi di Islamabad

Situasi memburuk setelah perundingan langsung antara perwakilan Iran dan Amerika Serikat di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan apa pun.

Padahal, pertemuan yang dimulai pada 11 April tersebut diharapkan mampu memperpanjang napas gencatan senjata yang sebelumnya diinisiasi Donald Trump.

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengonfirmasi bahwa delegasi mereka meninggalkan meja perundingan dengan hasil yang nihil pada hari berikutnya.

Kegagalan ini langsung direspons oleh Gedung Putih dengan perintah penghentian total seluruh akses kapal dari dan menuju Iran.

Langkah drastis Amerika Serikat ini mencakup instruksi kepada Angkatan Laut untuk memburu kapal yang masih membayar retribusi pelayaran kepada Teheran.

Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM bergerak cepat mengeksekusi instruksi blokade maritim yang diperintahkan oleh Presiden Donald Trump.

Dalam kurun waktu kurang dari 36 jam, militer AS mengklaim telah berhasil melumpuhkan aktivitas perdagangan maritim yang terafiliasi dengan Iran.

Laksamana Brad Cooper melaporkan bahwa pengawasan ketat dilakukan di sepanjang jalur masuk Teluk Persia serta wilayah Teluk Oman.

Meskipun demikian, pihak Amerika Serikat menyatakan tetap membuka ruang bagi navigasi internasional yang tidak memiliki kaitan dengan pelabuhan Iran.

"Kami tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan non-Iran," ujar Laksamana Cooper.

Pencegatan Kapal di Jalur Internasional

Sejak blokade resmi diberlakukan pada hari Senin, belum ada satu pun kapal dagang yang dilaporkan berhasil menembus barikade militer.

CENTCOM mencatat setidaknya enam kapal komersial telah dipaksa memutar balik kembali ke arah dermaga Iran setelah dihadang di laut.

Laporan dari Wall Street Journal menyebutkan bahwa sedikitnya delapan kapal tanker minyak telah dicegat oleh Angkatan Laut Amerika Serikat.

Operasi penyisiran ini dilakukan secara intensif di titik-titik sempit pelayaran guna memastikan tidak ada komoditas Iran yang keluar.

Tekanan militer di laut ini merupakan konsekuensi langsung dari pecahnya perang terbuka yang telah berlangsung sejak akhir Februari lalu.

Eskalasi di Selat Hormuz bermula dari pecahnya perang besar pada 28 Februari yang melibatkan kekuatan regional dan kepentingan Washington.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur paling krusial di dunia karena menjadi pintu keluar bagi sebagian besar pasokan minyak mentah dunia.

Amerika Serikat menggunakan kekuatan armada lautnya untuk menekan ekonomi Iran setelah negosiasi gencatan senjata permanen gagal total dilakukan.

Blokade ini menjadi salah satu sanksi fisik paling keras yang pernah diterapkan di jalur pelayaran internasional pada abad ke-21.

Hingga saat ini, kedua negara masih berada dalam posisi siaga tinggi dengan potensi gesekan senjata yang bisa meledak kapan saja.