REGIONAL:
- Kapolri Listyo Sigit mendukung ekonomi melalui ajang Wondr Kemala Run 2026 di Bali pada 20 April 2026.
- Kapolri memperkuat sinergi dengan Kementerian Komdigi dalam pemberantasan kejahatan siber serta membentuk Satgas Haji 2026 secara nasional.
- Langkah Polri menciptakan iklim investasi melalui hubungan buruh harmonis serta menjaga kohesi sosial demi stabilitas nasional Indonesia.
Suara.com - Analis politik senior Boni Hargens membeberkan langkah nyata dan multidimensional Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tidak hanya fokus pada penegakan hukum dan keamanan, Listyo Sigit juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor strategis.
Pada Senin (20/4/2026), Kapolri Listyo Sigit bersama Gubernur Bali Wayan Koster melepas 11.000 pelari dalam ajang Wondr Kemala Run 2026 di Bali.
Menurut Boni Hargens, kehadiran Kapolri bukan sekadar seremonial, melainkan sinyal kuat komitmen Polri sebagai fasilitator pertumbuhan ekonomi daerah lewat pariwisata olahraga.
“Bali sebagai destinasi wisata internasional memiliki daya tarik yang tidak perlu diragukan. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan arus wisatawan pasca-pandemi, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang solid,” ujar Boni Hargens dalam keterangannya.
Hargens menilai keterlibatan Polri dalam event seperti ini memberikan jaminan keamanan yang meningkatkan kepercayaan wisatawan domestik dan mancanegara.
Langkah tersebut sekaligus memperkuat citra Polri sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dan responsif terhadap pembangunan.
Boni Hargens menyebut sepanjang April 2026, Kapolri Listyo Sigit menjalankan empat agenda strategis yang saling terkait.
Keempatnya membentuk kerangka kebijakan koheren untuk menjaga stabilitas nasional di tengah turbulensi global.
Agenda pertama adalah penguatan sinergi Polri dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Langkah ini menjawab maraknya kejahatan siber, disinformasi, dan penipuan daring yang semakin kompleks.
“Komdigi memiliki akses infrastruktur dan regulasi digital, sementara Polri punya kewenangan penegakan hukum. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem penegakan hukum digital yang lebih efektif,” jelas Hargens.
Agenda kedua adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026.
Hargens menegaskan, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbesar di dunia membutuhkan pengamanan komprehensif.
“Instruksi Kapolri ini mencerminkan pemahaman bahwa keamanan ibadah haji memiliki dimensi keagamaan dan keamanan publik sekaligus. Satgas ini akan mengintegrasikan pengamanan, pelayanan, dan koordinasi dengan Kementerian Agama,” tuturnya.
TERPOPULER