REGIONAL:
- Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia, Senin (4/5/2026).
- Puan mendesak penegakan hukum tegas terhadap pelaku, termasuk oknum pendidik dan aparat TNI yang sedang melarikan diri.
- Negara wajib menjamin perlindungan menyeluruh, pemulihan psikologis, serta perbaikan sistem pelaporan bagi korban tanpa hambatan struktural apa pun.
Ia juga memperingatkan dampak psikologis publik jika penanganan berjalan lamban.
“Ketika pelaku belum berada dalam kendali proses hukum secara jelas, maka seluruh tahapan berikutnya berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat,” katanya.
Menurutnya, tindakan tegas terhadap aparat yang melanggar hukum adalah bukti tanggung jawab institusi.
“Ini untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki negara sejalan dengan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, terutama anak,” jelasnya.
Puan memastikan DPR akan terus mengawal kasus-kasus ini sebagai bahan evaluasi sistemik. Ia berharap setiap instansi, baik lembaga pendidikan maupun aparat keamanan, tetap menjaga integritas demi kepercayaan masyarakat.
“Terutama dalam memastikan pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang dipercaya masyarakat, dan setiap aparat memiliki integritas dalam melayani masyarakat,” ucapnya.
“Masyarakat harus bisa merasakan bahwa Negara tidak hanya hadir bagi kelompok rentan, tetapi benar-benar mengambil kendali. Negara tidak boleh mentoleransi kekerasan seksual sedikitpun,” pungkasnya.
TERPOPULER
