Gus Lilur Serukan Tritura Nelayan, Desak Prabowo Bentuk Satgas Khusus Berantas Penyelundupan BBL

Suara.com - Founder dan Owner Balad Grup, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawiy, menyerukan Tritura Nelayan Republik Indonesia dan mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri.

Menurut Gus Lilur, penyelundupan BBL bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan ekonomi lintas negara yang merugikan nelayan dan melemahkan kedaulatan kelautan Indonesia.

Ia menilai keuntungan terbesar justru dinikmati negara lain, sementara Indonesia hanya menjadi pemasok benih.

“Kami menyerukan Tritura Nelayan Republik Indonesia. Ini tuntutan nelayan kepada Presiden Prabowo agar negara hadir secara tegas: berantas penyelundupan BBL, fasilitasi budidaya di laut Indonesia, dan gerakkan seluruh jajaran KKP untuk membesarkan budidaya lobster oleh nelayan Indonesia,” ujar Gus Lilur.

Gus Lilur juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas kebijakan penghentian total budidaya BBL di luar negeri sejak Agustus 2025 melalui kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk keberpihakan negara terhadap nelayan Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada Presiden Prabowo. Ini langkah kedaulatan dan perlindungan terhadap nelayan Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan, kebijakan itu diperkuat lewat perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 menjadi Permen KP Nomor 5 Tahun 2026.

Regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat budidaya lobster di dalam negeri, bukan lagi bergantung pada budidaya luar negeri.

Gus Lilur menegaskan BBL harus dibesarkan di laut Indonesia oleh nelayan Indonesia agar nilai tambah ekonominya tetap berada di dalam negeri.

“BBL itu berasal dari laut Indonesia. Maka budidayanya harus di Indonesia. Nilai tambahnya harus tinggal di Indonesia,” tegasnya.

Dalam keterangannya, Gus Lilur membeberkan dugaan pola penyelundupan BBL yang disebut berlangsung sistematis dan melibatkan jaringan lintas negara.

Jalur pertama melalui laut, yakni pengiriman dari Indonesia menuju Malaysia lalu diteruskan ke Singapura.

Jalur kedua melalui udara dengan pengiriman langsung dari Indonesia ke Singapura.

Ia menyebut Singapura menjadi lokasi aklimatisasi atau penyesuaian kondisi benih agar tetap hidup sebelum diterbangkan ke Kamboja.

Proses itu disebut berlangsung di kawasan Choa Chu Kang dan Lim Chu Kang.

“Di Singapura, BBL itu disegarkan dan dikondisikan kembali. Setelah itu diterbangkan ke Kamboja untuk mendapatkan dokumen legalitas,” ujarnya.

Menurut Gus Lilur, Kamboja menjadi titik penting karena di negara tersebut diterbitkan dokumen legalitas berupa Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Health (COH) sebelum BBL masuk ke Vietnam.

“Vietnam tidak menerima tanpa legalitas. Maka dibuatlah COO dan COH di Kamboja. Setelah itu BBL masuk ke Vietnam,” katanya.

Ia menilai pola tersebut menunjukkan bahwa penyelundupan BBL telah menjadi bagian dari rantai pasok industri lobster global.

Indonesia disebut hanya menjadi sumber benih, sementara negara lain menikmati keuntungan ekonomi yang jauh lebih besar.

“Ini ironi besar. Benihnya dari Indonesia, tetapi yang menikmati nilai ekonomi ratusan triliun justru negara lain. Nelayan kita hanya menjadi penonton,” kata Gus Lilur.

Karena itu, ia mendesak pemerintah segera membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Penyelundupan BBL yang melibatkan KKP, Polri, TNI AL, Bea Cukai, otoritas pelabuhan, otoritas bandara, hingga unsur intelijen negara.

“Penyelundupan BBL ini tidak bisa ditangani biasa-biasa saja. Jalurnya lintas negara, aktornya terorganisir, dan nilainya sangat besar. Negara harus hadir dengan satgas khusus,” tegasnya.

Selain penindakan, Gus Lilur meminta pemerintah memberikan dukungan nyata kepada nelayan untuk membudidayakan BBL di dalam negeri. Dukungan itu mencakup teknologi, permodalan, pendampingan, perizinan, hingga kepastian pasar.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat budidaya lobster dunia karena memiliki habitat alami BBL, pengalaman nelayan, dan pasar ekspor yang terus terbuka.

“Kalau BBL tidak lagi bocor ke luar negeri dan nelayan difasilitasi untuk budidaya, Indonesia bisa menjadi pusat lobster dunia,” ujarnya.

Gus Lilur menegaskan Tritura Nelayan Republik Indonesia memuat tiga tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto, yakni memberantas total penyelundupan BBL, memfasilitasi budidaya lobster di dalam negeri, serta menggerakkan seluruh jajaran KKP untuk memperkuat budidaya lobster oleh nelayan Indonesia.

“Tritura Nelayan ini adalah seruan kedaulatan. Bentuk satgas, berantas penyelundupan, fasilitasi nelayan, dan jadikan Indonesia sebagai pusat budidaya lobster dunia,” pungkasnya.