Puan ke Pemerintah: Rakyat Kecil Jangan Sampai Menanggung Dampak Krisis Global

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan peringatan serius terkait dampak konflik geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri.

Hal tersebut disampaikannya dalam pidato pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Puan menyebutkan bahwa ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur perdagangan energi Selat Hormuz, telah memberikan tekanan besar bagi perekonomian nasional.

"Sidang Dewan yang terhormat, saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi di kawasan Timur Tengah. Khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia," ujar Puan di hadapan anggota dewan.

Menurutnya, dampak dari krisis tersebut bukan lagi sekadar isu regional, melainkan sudah mulai mengganggu rantai pasok global yang berujung pada naiknya beban biaya di Indonesia.

"Ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya menjadi persoalan regional, tetapi telah menjadi transmisi ke dalam perekonomian nasional. Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," jelasnya.

Lebih lanjut, Puan memperingatkan bahwa kenaikan biaya produksi dan impor berpotensi memukul daya beli masyarakat luas, terutama pada sektor industri kecil dan menengah.

"Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional," kata Puan.

Menyikapi hal tersebut, DPR RI menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis pemerintah dan Bank Indonesia untuk memitigasi dampak buruk gejolak global tersebut.

Puan menekankan pentingnya mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau.

"DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi," tegasnya.

Puan meminta pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan perlindungan sosial di tengah keterbatasan anggaran.

"DPR RI memandang bahwa dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan," pungkasnya.