REGIONAL:
Suara.com - Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi upaya pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, terhubung, dan mudah diakses masyarakat. Ukurannya bukan hanya banyaknya gerai layanan, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan dan kepastian layanan. Demikian disampaikan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto saat mengunjungi MPP Kota Kupang, Selasa (12/05/2026).
“Kunjungan ke Mal Pelayanan Publik di Kota Kupang sebagai upaya melihat apakah pelayanan publik berjalan efektif. Tentunya saya melihat capaian kinerja dari para penyelenggara layanan sudah sangat baik. Ketulusan melayani, kemudian kecepatan merespon dari pada petugas-petugas di sini, hal-hal seperti itu yang membawa masyarakat lebih yakin, lebih percaya kepada pemerintahnya,” katanya.
Disampaikan jika didalam MPP yang merupakan lokasi pelayanan yang terintegrasi, sudah terdapat kerja sama antara para petugas dan masyarakat sebagai pemohon layanan. Hal tersebut menjadi modal penting, sebab menurutnya terdapat dua prinsip yang diharapkan masyarakat terhadap pemerintah. Pertama masayarakat ingin dilayani dengan baik, dan kedua jika masyarakat memiliki permasalahan tidak boleh dipersulit oleh pemerintah.
Prinsip yang diharapkan masyarakat sudah dapat dijawab oleh pemerintah Kota Kupang melalui MPP dan berbagai inovasi yang dibangun pemerintah. Wamen Purwadi berhadarap apa yang sudah dibentuk terus ditingkatkan serta dikembangkan, sehingga masyarakat merasa lebih dekat, bersahabat dengan pemerintah. Kemudian pada akhirnya pemerintah daerah mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan segala inovasinya yang kreatif, serta mendapat apresiasi dari penilaian pelayanan publik dan respon dari masyarakat.
“Di sini keren, petugasnya ramah-ramah, ada solusi yang diberikan para petugas, dan semoga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga. Mulai dari lahir, kemudian belajar, sekolah, bekerja, sampai dengan tutup usia akan dilayani dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut dirinya mengatakan MPP menunjukkan bahwa pelayanan publik yang baik membutuhkan keterhubungan dan kerja bersama antarinstansi, sehingga masyarakat dapat
memperoleh layanan dengan lebih mudah dan efisien. Di wilayah kepulauan seperti NTT, integrasi layanan seperti ini menjadi sangat penting untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, penguatan integrasi layanan, kualitas pelayanan, dan inovasi yang memudahkan masyarakat tentu perlu terus dilanjutkan agar pelayanan publik semakin inklusif dan berdampak.
Sementara itu Wali Kota Kupang Christian Widodo menyambut baik kolaborasi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PANRB dengan Pemerintah Kota Kupang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Pihaknya juga akan menindaklanjuti arahan dari Kementerian PANRB yang melibatkan Polda NTT khususnya dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui penguatan layanan ‘Curhat Bestie’.
Melalui Inovasi ‘Curhat Bestie’ masyarakat dapat menyampaikan keluh kesah mereka, mulai dari permasalahan rumah tangga, tekanan psikologis, hingga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu kolaborasi dengan Polri dirasa sangat baik untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah Kota Kupang da[at mengahadirkan pelayanan yang semakin prima bagi masayrakat Kota Kupang,” pungkasnya. ***
TERPOPULER