Wamen PANRB Tegaskan Era Digital Butuh Pemimpin Visioner, Bukan Sekadar Manajer

Suara.com - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menegaskan bahwa di era digital, yang dibutuhkan bukan hanya manajer untuk memastikan sistem berjalan, tetapi pemimpin yang mampu mengarahkan perubahan.

Menurutnya, teknologi dan sistem hanyalah alat, sedangkan yang menentukan kualitas pelayanan adalah kepemimpinan yang punya visi atau arah yang jelas, memiliki empati atau mampu memahami kebutuhan warga, dan konsisten membangun kepercayaan melalui layanan yang nyata dirasakan.

"Jadi, ukuran kita sederhana, bukan seberapa digital kita bekerja, tetapi seberapa hadir negara bagi masyarakat," kata Wamen PANRB pada Kegiatan Dialog Kebangsaan tentang Digitalisasi Pelayanan Publik Birokrasi Modern, Responsif dan Inklusif, di Bandung, Rabu (6/5/2026).

Wamen Purwadi mengatakan, terdapat lima kompetensi yang membedakan pemimpin digital dari manajer digital: yakni yang pertama, pemimpin yang punya visi sistem, melihat ini sebagai perubahan cara kerja, bukan sekadar proyek. Kedua, pemimpin yang memiliki empati terhadap warga, sehingga layanan benarbenar menjawab kebutuhan.

Ketiga, pemimpin yang berani mengambil keputusan berbasis data, bukan sekadar kebiasaan. Keempat, pemimpin yang mampu berkolaborasi lintas batas, karena layanan publik tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan kelima, pemimpin yang menjunjung akuntabilitas, terbuka terhadap evaluasi dan umpan balik masyarakat.

Ia menjelaskan, selama 15 tahun terakhir, pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi dilakukan secara masif oleh seluruh instansi pemerintah. Salah satu tujuannya agar pelayanan publik digital yang modern dan responsif terwujud.

Dalam taklimat Presiden Prabowo pada Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan bahwa hanya bangsa yang memiliki kekuatan fondasional yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Presiden juga mendorong penguatan pengelolaan ASN yang disiplin, produktif, dan kompeten sebagai pelayan publik.

Selain itu, digitalisasi pelayanan publik juga menjadi perhatian utama untuk mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Salah satu syarat utama kelangsungan peradaban sebuah negara yaitu birokrasi yang unggul. Birokrasi dengan kapasitas negara yang kuat, mampu mengimplementasikan kebijakan secara konsisten, menghadirkan keadilan dan kualitas layanan, membangun kepercayaan publik, dan pada akhirnya menopang keberlanjutan pembangunan," ujarnya.

Dalam menjalankan arahan presiden tersebut, lanjutnya, Kementerian PANRB terus berupaya memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu melayani masyarakat dan mencapai berbagai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara optimal.

"Kami memastikan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya tentang administrasi dan pekerjaan laporan, melainkan transformasi pemerintahan secara menyeluruh, khususnya pada enam area inti dari pemerintahan, yaitu: Kelembagaan; Proses Bisnis; SDM Aparatur (ASN); Manajemen Kinerja; Pelayanan Publik; dan Transformasi Digital Pemerintah," ungkapnya.

Wamen Purwadi berharap melalui forum ini dapat menjadi kesempatan strategis untuk belajar, berkembang, dan membangun jejaring kolaborasi lintas sektor. Tentunya dengan adanya forum ini akan menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas kepemimpinan di masa depan.

“Tugas kita ke depan tidak akan mudah, oleh karenanya kita harus terus menyamakan langkah. Peradaban baru hanya dapat terwujud melalui kepemimpinan yang berpola pikir kolaboratif, berorientasi pada dampak, serta mampu menghadapi kompleksitas dengan semangat perubahan untuk mendukung terlaksanya program prioritas Presiden,” kata Wamen Purwadi. ***